SLEMAN – Menjelang perayaan Idul Adha 2026, arus masuk hewan kurban ke Kabupaten Sleman mengalami lonjakan signifikan. Pemerintah setempat pun memperketat pengawasan guna memastikan seluruh ternak dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Dinas terkait mencatat, terdapat sekitar 549 kandang kelompok ternak binaan, dengan 477 kandang aktif yang menjadi tulang punggung pasokan sapi potong untuk kebutuhan kurban masyarakat. Pengawasan dilakukan secara intensif melalui kunjungan lapangan dan layanan terpadu kesehatan hewan (Yanduwan). Petugas dari puskeswan, pengawas bibit ternak, serta pengawas mutu pakan bersinergi dengan penyuluh pertanian untuk memastikan kondisi ternak tetap prima sejak di tingkat peternak. Tak hanya di kandang, pengawasan juga…
Penulis: Redaksi
PURWAKARTA – Aroma ketertutupan kembali menyelimuti birokrasi pengawasan di Kabupaten Purwakarta. Hingga jelang melewati batas waktu yang semestinya, Inspektorat Kabupaten Purwakarta belum juga memberikan respons atas surat resmi Komunitas Madani Purwakarta (KMP) yang meminta audit investigatif serta keterbukaan hasil pengawasan. Surat tersebut bukan sekadar korespondensi biasa. Isinya menyentuh isu sensitif: dugaan lemahnya pengawasan lingkungan hidup dan transparansi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di fasilitas kesehatan—program yang dibiayai dari anggaran negara. Diamnya Inspektorat memunculkan satu pertanyaan mendasar: ada apa dengan pengawasan? Dugaan Kejanggalan yang Belum Terjawab Dalam suratnya, KMP secara rinci meminta pendalaman terhadap kinerja pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).…
KOTA BANDUNG – Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung pada Kamis, 30 April 2026, resmi menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kedua regulasi tersebut dinilai strategis dalam menyempurnakan sistem kependudukan sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Dua Perda yang disahkan meliputi Grand Design Pembangunan Keluarga Kota Bandung Tahun 2025–2045 dan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Perda tentang Grand Design Pembangunan Keluarga disusun sebagai langkah antisipatif menghadapi bonus demografi. Regulasi ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dengan fokus pada lima pilar utama, yakni pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, peningkatan kualitas keluarga, penataan persebaran dan mobilitas…
INDRAMAYU – Pergantian kursi strategis di lingkungan Pemkab Indramayu kembali terjadi. Ahmad Syadali resmi ditunjuk sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) menggantikan Aep Surahman, melalui keputusan Bupati Indramayu. Pelantikan yang digelar di Pendopo Indramayu, Selasa (5/5/2026), dipimpin langsung oleh Lucky Hakim dan dihadiri jajaran pejabat daerah hingga unsur Forkopimda. Penunjukan ini tertuang dalam SK Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.255/BKPSDM/2026. Namun, di balik pelantikan tersebut, muncul pertanyaan publik: apakah pergantian ini murni kebutuhan administratif, atau bagian dari konsolidasi kekuatan birokrasi menjelang agenda besar pemerintahan daerah? Dalam sambutannya, Lucky menegaskan tidak boleh ada kekosongan jabatan yang berpotensi menghambat roda pemerintahan. Ia menyebut posisi Sekda…
BULUNGAN – Dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan kembali mencuat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bulungan. Perusahaan Tunas Bangun Persada disebut memenangkan dua paket pekerjaan melalui skema Penunjukan Langsung (PL) dengan total anggaran mencapai Rp541.300.000. Dua paket tersebut yakni: Normalisasi Kanal RT 4 RW 1 Desa Panca Agung senilai Rp176.450.000, dan Pembangunan Saluran Pembuangan RT 8 dan RT 9 RW 2 Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara senilai Rp364.850.000. Namun, kemenangan tersebut menuai sorotan. Berdasarkan penelusuran awal, perusahaan tersebut diduga menggunakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) BS004 yang berstatus dicabut saat proses pengadaan berlangsung. Jika dugaan…
BULUNGAN – Dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah kembali mencuat di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Perusahaan Bumi Mas Benuanta disebut-sebut memenangkan paket Penunjukan Langsung (PL) untuk pekerjaan Rehabilitasi Kanopi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dengan nilai anggaran sebesar Rp93.276.102. Namun, kemenangan tersebut memicu tanda tanya besar. Pasalnya, berdasarkan penelusuran awal, perusahaan tersebut diduga tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) BG009 sesuai dokumen pemilihan, yang lazim menjadi syarat kualifikasi untuk pekerjaan konstruksi gedung atau sejenisnya. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kelalaian dalam proses verifikasi administrasi maupun potensi pelanggaran terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengatur kompetensi penyedia. Tim…
KONAWE UTARA -;Proyek Penunjukan Langsung (PL) “Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Bungguosu” pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, kembali menuai sorotan tajam. Paket dengan nilai anggaran sekitar Rp137 juta tersebut dimenangkan oleh CV Monggili Raya. Namun, perusahaan ini diduga menggunakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) BS001 yang statusnya telah dicabut sejak 16 Agustus 2023. Ironisnya, dokumen tersebut juga disebut telah melewati masa berlaku efektif pada Maret 2026. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait kelayakan administrasi penyedia jasa dalam proses pengadaan, mengingat SBU merupakan syarat utama untuk menjamin kompetensi dan legalitas pelaksana pekerjaan…
PURWAKARTA – Aroma dugaan pelanggaran pidana ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta kian menguat. Di tengah laporan yang telah bergulir sejak Maret lalu, aparat penegak hukum baru bergerak pada tahap klarifikasi terhadap pelapor. Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP), Zaenal Abidin, dijadwalkan memenuhi undangan klarifikasi dari Satreskrim Polres Purwakarta, Selasa (5/5/2026) pukul 10.00 WIB. Pemanggilan ini merujuk pada laporan dugaan praktik pengupahan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang disebut-sebut telah berlangsung lama. Namun, langkah ini justru memantik tanda tanya publik: mengapa aparat baru memanggil pelapor, sementara dugaan pelanggaran yang menyasar hak dasar buruh disebut terjadi secara berulang dan sistematis? KMP secara tegas menyebut…
SLEMAN – Bupati Sleman, Harda Kiswaya, secara resmi melantik Sukarmin sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Sembada pada Senin (4/5) di Kantor PDAM Sleman. Pelantikan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memperkuat tata kelola perusahaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, Direktur Utama PDAM Tirta Sembada, Bernadus Edy Nugroho, serta jajaran terkait. Dalam sambutannya, Harda Kiswaya menegaskan bahwa Dewan Pengawas memiliki peran penting dan strategis. Selain menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas juga diharapkan menjadi mitra strategis bagi Direksi dalam memastikan perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang…
SLEMAN – Pembangunan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Daerah Istimewa Yogyakarta resmi dimulai. Groundbreaking ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Listyo Sigit Prabowo, Minggu (3/5), di Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. Dalam kegiatan tersebut, Kapolri didampingi oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono, serta Penghageng Kawedanan Panitrapura GKR Condrokirono. Bupati Sleman Harda Kiswaya yang turut hadir menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mendukung pembangunan Mapolda DIY. Ia menilai proyek ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem keamanan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kepolisian. “Pembangunan Mapolda DIY ini mencerminkan komitmen negara…