BUOL – DPRD Kabupaten Buol melalui Badan Anggaran (Banggar) melontarkan sorotan tajam terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat rapat pembahasan APBD 2026 yang digelar pada 4 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, persoalan tata kelola anggaran tahun sebelumnya dinilai berdampak serius terhadap kondisi fiskal daerah saat ini. Banggar DPRD menilai, berbagai persoalan yang muncul dalam penyusunan APBD 2026 tidak terlepas dari lemahnya perencanaan dan pengelolaan anggaran pada tahun 2025. Salah satu yang menjadi perhatian utama yakni adanya utang kepada pihak ketiga yang disebut mencapai sekitar Rp21 miliar. Kondisi tersebut dinilai mulai berdampak langsung terhadap pelayanan dan hak-hak aparatur daerah.…
Penulis: Redaksi
INDRAMAYU – Polemik dugaan kebocoran retribusi parkir di Pasar Karangampel justru membuka fakta baru. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu, Nico Antonio, menyodorkan dokumen resmi tahun 2025 yang menunjukkan sistem lama pengelolaan parkir tidak mencapai target. Dalam keterangannya di Gedung DPRD Indramayu, Rabu (6/5/2026), Nico membeberkan dua dokumen kunci. Pertama, dokumen target retribusi parkir tahun 2025 yang menetapkan Pasar Karangampel sebesar Rp66.769.000 per tahun, dengan pengelolaan oleh pihak ketiga, yakni PT. Langgeng Asal Rukun. Namun, dokumen kedua justru mengungkap capaian yang jauh dari harapan. Realisasi retribusi parkir hanya menyentuh Rp56.197.330—defisit Rp10.571.670 dari target. “Ini dokumen resmi. Target Rp66 juta setahun,…
INDRAMAYU – Pemerintah Desa (Pemdes) Tugu Kidul, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu bergerak cepat menindaklanjuti arahan Kuwu Derlinah, A.Md.Kom. dengan melakukan monitoring langsung terhadap sejumlah infrastruktur vital desa, Senin (5/5/2026). Fokus pengecekan meliputi jalan gang di Blok Kuang, Embung Blok Rawa, serta akses pertanian di Blok Rungkem. Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Desa H. Nana Suwatna bersama perangkat desa dan petugas lapangan. Di lokasi, tim terlihat melakukan pengukuran lebar jalan beton di sekitar embung menggunakan alat ukur, sekaligus meninjau kondisi fisik jalan yang menjadi jalur utama aktivitas petani. Selain itu, sistem penerangan jalan di kawasan embung turut diperiksa guna memastikan keamanan warga,…
INDRAMAYU – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) menjadi momentum penting bagi jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dalam memperkuat peran institusi penegakan hukum yang profesional dan berintegritas. Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Niko, S.H., M.H., bersama jajaran menyampaikan ucapan selamat atas HUT PERSAJA yang diperingati setiap 6 Mei. Ucapan tersebut disampaikan melalui flyer resmi yang menampilkan solidaritas internal Korps Adhyaksa. Mengusung tema nasional “PERSAJA sebagai Hiposentrum Penguatan Kejaksaan RI dalam Mengawal Kedaulatan dan Stabilitas Nasional”, peringatan tahun ini menegaskan posisi strategis PERSAJA sebagai pusat energi penggerak penguatan institusi kejaksaan. “75 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi bukti komitmen bahwa…
SLEMAN – Menjelang perayaan Idul Adha 2026, arus masuk hewan kurban ke Kabupaten Sleman mengalami lonjakan signifikan. Pemerintah setempat pun memperketat pengawasan guna memastikan seluruh ternak dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Dinas terkait mencatat, terdapat sekitar 549 kandang kelompok ternak binaan, dengan 477 kandang aktif yang menjadi tulang punggung pasokan sapi potong untuk kebutuhan kurban masyarakat. Pengawasan dilakukan secara intensif melalui kunjungan lapangan dan layanan terpadu kesehatan hewan (Yanduwan). Petugas dari puskeswan, pengawas bibit ternak, serta pengawas mutu pakan bersinergi dengan penyuluh pertanian untuk memastikan kondisi ternak tetap prima sejak di tingkat peternak. Tak hanya di kandang, pengawasan juga…
PURWAKARTA – Aroma ketertutupan kembali menyelimuti birokrasi pengawasan di Kabupaten Purwakarta. Hingga jelang melewati batas waktu yang semestinya, Inspektorat Kabupaten Purwakarta belum juga memberikan respons atas surat resmi Komunitas Madani Purwakarta (KMP) yang meminta audit investigatif serta keterbukaan hasil pengawasan. Surat tersebut bukan sekadar korespondensi biasa. Isinya menyentuh isu sensitif: dugaan lemahnya pengawasan lingkungan hidup dan transparansi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di fasilitas kesehatan—program yang dibiayai dari anggaran negara. Diamnya Inspektorat memunculkan satu pertanyaan mendasar: ada apa dengan pengawasan? Dugaan Kejanggalan yang Belum Terjawab Dalam suratnya, KMP secara rinci meminta pendalaman terhadap kinerja pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).…
KOTA BANDUNG – Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung pada Kamis, 30 April 2026, resmi menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kedua regulasi tersebut dinilai strategis dalam menyempurnakan sistem kependudukan sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Dua Perda yang disahkan meliputi Grand Design Pembangunan Keluarga Kota Bandung Tahun 2025–2045 dan Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Perda tentang Grand Design Pembangunan Keluarga disusun sebagai langkah antisipatif menghadapi bonus demografi. Regulasi ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dengan fokus pada lima pilar utama, yakni pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, peningkatan kualitas keluarga, penataan persebaran dan mobilitas…
INDRAMAYU – Pergantian kursi strategis di lingkungan Pemkab Indramayu kembali terjadi. Ahmad Syadali resmi ditunjuk sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) menggantikan Aep Surahman, melalui keputusan Bupati Indramayu. Pelantikan yang digelar di Pendopo Indramayu, Selasa (5/5/2026), dipimpin langsung oleh Lucky Hakim dan dihadiri jajaran pejabat daerah hingga unsur Forkopimda. Penunjukan ini tertuang dalam SK Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep.255/BKPSDM/2026. Namun, di balik pelantikan tersebut, muncul pertanyaan publik: apakah pergantian ini murni kebutuhan administratif, atau bagian dari konsolidasi kekuatan birokrasi menjelang agenda besar pemerintahan daerah? Dalam sambutannya, Lucky menegaskan tidak boleh ada kekosongan jabatan yang berpotensi menghambat roda pemerintahan. Ia menyebut posisi Sekda…
BULUNGAN – Dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan kembali mencuat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bulungan. Perusahaan Tunas Bangun Persada disebut memenangkan dua paket pekerjaan melalui skema Penunjukan Langsung (PL) dengan total anggaran mencapai Rp541.300.000. Dua paket tersebut yakni: Normalisasi Kanal RT 4 RW 1 Desa Panca Agung senilai Rp176.450.000, dan Pembangunan Saluran Pembuangan RT 8 dan RT 9 RW 2 Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara senilai Rp364.850.000. Namun, kemenangan tersebut menuai sorotan. Berdasarkan penelusuran awal, perusahaan tersebut diduga menggunakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) BS004 yang berstatus dicabut saat proses pengadaan berlangsung. Jika dugaan…
BULUNGAN – Dugaan pelanggaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah kembali mencuat di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Perusahaan Bumi Mas Benuanta disebut-sebut memenangkan paket Penunjukan Langsung (PL) untuk pekerjaan Rehabilitasi Kanopi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dengan nilai anggaran sebesar Rp93.276.102. Namun, kemenangan tersebut memicu tanda tanya besar. Pasalnya, berdasarkan penelusuran awal, perusahaan tersebut diduga tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) BG009 sesuai dokumen pemilihan, yang lazim menjadi syarat kualifikasi untuk pekerjaan konstruksi gedung atau sejenisnya. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kelalaian dalam proses verifikasi administrasi maupun potensi pelanggaran terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengatur kompetensi penyedia. Tim…