INDRAMAYU – Warga RT 08 RW 03 Desa Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dibuat resah dan tidak bisa tidur nyenyak akibat kebisingan alat berat dari proyek Gas Terminal (GT) milik PT. Polytama Propindo yang beroperasi di laut. Getaran dinding rumah dan suara mesin yang “jedag-jedug” setiap malam menjadi keluhan utama para ibu-ibu di wilayah tersebut.
Tak hanya mengganggu istirahat, dampak proyek ini juga dirasakan sangat serius oleh nelayan lokal. Hasil tangkapan ikan dilaporkan anjlok hingga 70 persen akibat perairan yang keruh dan akses jalur laut (baro) yang tertutup lumpur.
Somasi Terbuka dari Tiga Lembaga Masyarakat
Menyikapi kondisi yang semakin memprihatinkan, tiga lembaga masyarakat resmi di Desa Limbangan melayangkan Somasi Terbuka bernomor 01/SOMASI/3-LEMBAGA/LMBGN/IX/2026 tertanggal 30 September 2026. Somasi ini ditandatangani oleh:
1. Rasono, Ketua Karang Taruna Cerdas Berkarya;
2. Tohadi, Ketua KPL Mina Sejati Jaya;
3. Istamar A.T., Ketua Gerakan Peduli Limbangan (GPL).
Dalam somasinya, mereka mencatat sejumlah dampak fatal, termasuk hilangnya wilayah tangkap nelayan, tidak jelasnya rambu keselamatan (safety) yang berpotensi menyebabkan tabrakan perahu dengan jangkar proyek, serta kebisingan yang terjadi pada pukul 21.00–04.00 WIB.
Nelayan Kehilangan Mata Pencaharian
Ketua KPL Mina Sejati Jaya, Tohadi, menyatakan bahwa nelayan Limbangan adalah pihak yang paling terdampak. “Sejak ada proyek GT di laut, hasil tangkap kami anjlok sampai 70%. Wilayah tangkap hilang, akses baro tertutup lumpur. Kami minta kompensasi yang jelas, akses baro diperbaiki, dan kami dilibatkan kerja di proyek. Jangan kami hanya jadi penonton di laut kami sendiri,” tegasnya.
Selain itu, Tohadi juga menyoroti ironi penggunaan tenaga kerja. Perahu ojekan yang digunakan untuk mengantar pekerja proyek ternyata didatangkan dari Majakerta, bukan dari pemuda lokal Limbangan.
Tuntutan Kompensasi dan CSR
Ketua Gerakan Peduli Limbangan (GPL), Istamar A.T., menambahkan bahwa gangguan tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi seluruh warga. “Kebisingan alat berat dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi bikin warga tidak bisa istirahat. Kami menuntut kompensasi untuk setiap rumah dan hak mengelola dana CSR,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna, Rasono, memberikan ultimatum keras. Ia meminta agar pemuda lokal dilibatkan dalam pekerjaan offshore sesuai SOP. “Kalau dalam 7×24 jam tidak ada tanggapan, kami akan aksi damai setop perahu pengantar,” ancam Rasono.
Curhatan Pilu Para Ibu
Di tengah tuntutan lembaga, tangis para ibu pecah. Ibu Saniri mengeluh, “Setiap malam jam 9 sampai jam 4 pagi itu berisik sekali, suara mesin jedag-jedug bikin anak saya tidak bisa tidur, belajar juga tidak konsen. Dinding rumah juga getar.”
Senada dengan itu, Ibu Kaisah (54) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masa depan keluarga nelayan. “Saya sudah 54 tahun tinggal di Limbangan, baru kali ini tidur tidak nyenyak. Cucu saya yang masih kecil sering kebangun dan nangis. Kalau perahu suami saya tidak bisa melaut karena akses baronya ketutup lumpur proyek, kami mau makan apa? Dapur jadi tidak ngebul,” keluhnya.
Ultimatum 7×24 Jam
Para warga dan lembaga masyarakat memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada PT. Polytama Propindo, PT. Adhi Karya, dan PT. PDP untuk memberikan tanggapan resmi. Jika tidak ada respons, mereka akan melakukan aksi damai berupa penyetopan total perahu pengantar pekerja ke lokasi proyek.
Somasi ini telah diteruskan ke 17 instansi terkait, termasuk Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Kementerian LHK, KKP, SKK Migas, Gubernur Jabar, Kapolda Jabar, Bupati Indramayu, hingga GM Pertamina RU VI Balongan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT. Polytama Propindo belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga Desa Limbangan tersebut. (Fif)