JAKARTA – Wacana pergantian Kepala Kepolisia Negara Republik Indonesia (Kapolri) mulai menjadi sorotan publik menjelang akhir masa jabatan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Salah satu nama yang paling mencuat dan diusulkan masuk dalam bursa calon kuat adalah Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Karyoto, Kamis (30/7/2026).
Komjen Pol Karyoto, yang menjabat sebagai Kabaharkam sejak Agustus 2025, memiliki rekam jejak yang mentereng di institusi penegak hukum. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya ke-41 dan Deputi Penindakan dan Eksekusi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dukungan dari LSM Anti-Korupsi
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Ical Syamsudin, S.Sos., S.H., menyatakan dukungan penuh terhadap Karyoto. Menurutnya, Karyoto memiliki pengalaman, integritas, dan kepemimpinan yang baik untuk memimpin Tribrata.
“Karyoto memiliki hubungan baik dengan LSM anti-rasuah, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga keagamaan lainnya. Ini modal penting untuk membangun kepercayaan publik,” ujar Ical.
Isu Politik dan Hubungan Keluarga dengan Dedi Mulyadi
Meski memiliki kualifikasi mumpuni, nama Karyoto sempat “menghilang” dari radar pembahasan di lingkungan Istana. Situasi ini disinyalir akibat kekhawatiran politik terkait posisinya sebagai besan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ikatan kekeluargaan ini terjalin melalui pernikahan antara putri Karyoto, Luthfianisa Putri Karlina (Wakil Bupati Garut), dengan putra sulung Dedi Mulyadi, Maula Akbar.
Kedekatan ini menjadi variabel sensitif mengingat kuatnya spekulasi bahwa Dedi Mulyadi akan maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Kekhawatiran terhadap efek politik inilah yang ditengarai menjadi alasan perdebatan internal mengenai netralitas Karyoto jika ditunjuk menjadi Kapolri.
Namun, pengamat menilai profesionalisme harus tetap menjadi acuan utama. Masyarakat berharap Kapolri baru adalah sosok yang mampu menjamin keamanan dalam negeri, menjaga marwah institusi, dan bekerja optimal tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik praktis atau “toksik” elit kekuasaan.
Profil dan Rekam Jejak “Jenderal Antirasuah”
Komjen Pol Karyoto (57) adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1990 dari Batalyon Dhira Brata. Ia dikenal sebagai perwira dengan spesialisasi reserse yang kemampuannya telah teruji melalui pendidikan strategis di PTIK dan Lemhannas.
Karirnya di KPK (2020–2023) menjadi titik balik reputasinya sebagai “Jenderal Antirasuah”. Di sana, ia memimpin pengusutan kasus-kasus besar, termasuk kasus suap ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Ketegasannya dalam menangani kasus yang menjadi perhatian publik membuktikan profesionalisme dan integritasnya.
Selama menjadi Kapolda Metro Jaya (2023–2025), Karyoto juga teruji menangani kompleksitas sosial-politik ibu kota dan berhasil menjaga stabilitas keamanan. Sebagai pejabat publik, ia juga tercatat taat dalam pelaporan harta kekayaan (LHKPN), dengan total aset terbaru mencapai Rp11,5 miliar, naik dari Rp9,84 miliar pada laporan periode sebelumnya.
Mengikuti Jejak Para Pendahulu
Nama Karyoto kembali menghangat karena karirnya mengingatkan publik pada almarhum Jenderal (Purn) Timur Pradopo, yang juga melewati kursi Kapolda Metro Jaya dan Kabaharkam sebelum menjadi Kapolri. Catatan sejarah menunjukkan tradisi kuat di mana mantan Kapolda Metro Jaya sering menduduki jabatan tertinggi Polri, seperti Widodo Budidarmo, Anton Soedjarwo, Banurusman Astrosemitro, Dibyo Widodo, Timur Pradopo, Sutarman, Tito Karnavian, hingga Idham Aziz.
Apakah jejak karier Karyoto akan mengikuti tradisi tersebut? Dan seberapa besar faktor “Eks Kapolda Metro Jaya” masih berpengaruh dibandingkan dengan variabel politik saat ini? Publik kini menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto dengan harapan mendapatkan pemimpin Polri yang bersih, tegas, dan berpihak pada rakyat. (Edo)