MOROWALI – Musim pancaroba yang melanda wilayah Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, belakangan ini membawa dampak serius bagi warga. Angin kencang, ombak besar, dan cuaca ekstrem telah memutus akses transportasi laut yang menjadi satu-satunya urat nadi kehidupan masyarakat di kepulauan tersebut.
Di tengah keterpurukan ekonomi akibat terhambatnya aktivitas melaut, pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai penyangga kehidupan warga. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Banyak warga yang mengaku layak menerima bantuan justru tertinggal, sementara sebagian warga yang bukan nelayan aktif atau bahkan berprofesi lain tercatat sebagai penerima.
Keluhan ini disampaikan oleh sejumlah warga di beberapa pulau di Kecamatan Menui Kepulauan pada Rabu (26/8/2026), yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan karena alasan keamanan.
Nelayan Aktif Tersingkir dari Daftar
Seorang nelayan aktif di Pulau Menui mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, kehidupan sehari-hari keluarganya sepenuhnya bergantung pada hasil tangkapan laut, baik siang maupun malam. Namun, namanya yang semula tercantum dalam daftar awal penerima, tiba-tiba hilang saat tahap penyaluran.
“Sudah boleh dikatakan kehidupan saya hanya bergantung di laut, mau siang atau malam. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Di daftar penerima pertama ada nama saya, tapi pada saat penerimaan bantuan nama saya sudah tidak ada. Anehnya, justru yang bukan nelayan aktif atau pekerja tambang yang menerima bantuan ini,” keluhnya dengan nada kecewa.
Keluhan serupa datang dari warga pulau lainnya. Ia menduga adanya unsur kedekatan dalam pendataan. “Yang mendapat bantuan kebanyakan kerabat atau orang yang dekat dengan petugas pendata. Kami yang benar-benar kesulitan justru tidak masuk daftar. Sangat menyedihkan, di saat musim pancaroba begini kami butuh perhatian, malah diabaikan,” ungkapnya.
Bantuan Rp3 Juta Tanpa Transparansi Data
Dari pantauan di lapangan, bantuan yang disalurkan berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000 per kepala keluarga. Namun, warga merasa tidak diberikan akses untuk mengecek keabsahan data penerima secara terbuka. Hal ini memicu pertanyaan mengenai kriteria apa yang digunakan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.
Ketika dikonfirmasi terkait tudingan ketidakadilan tersebut, Kepala Kelurahan setempat memberikan jawaban yang dinilai kurang memuaskan. “Kami hanya melaksanakan instruksi dari atas. Datanya yang sudah disiapkan dari kabupaten, dalam hal ini dinas terkait,” ujarnya singkat tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme verifikasi di tingkat desa/kelurahan.
Potensi Kecemburuan Sosial
Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Di saat masyarakat sedang berjuang menghadapi kerasnya alam di musim pancaroba, bantuan yang seharusnya menjadi harapan justru tidak sampai ke tangan yang paling membutuhkan. Hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang selama ini hidup rukun dan bergotong royong.
Warga berharap pihak pemerintah terkait, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Morowali, segera melakukan evaluasi dan verifikasi ulang data penerima bantuan. Mereka menuntut agar penyaluran bantuan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar tepat sasaran kepada warga yang paling terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Sosial maupun Pemerintah Kabupaten Morowali terkait keluhan warga ini. Redaksi akan terus memantau perkembangan selanjutnya. (Ricki)