BUOL – Aktivitas galian C ilegal di Kabupaten Buol yang masih bebas beroperasi menuai sorotan keras. CV Quonami, salah satu perusahaan yang mengaku telah memenuhi seluruh kewajiban perizinan, mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera bertindak tegas.
Melalui pernyataan resminya, Humas CV Quonami menilai maraknya pertambangan tanpa izin tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mencederai keadilan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap aturan.
“Kami sudah menunaikan seluruh kewajiban perusahaan, mulai dari perizinan hingga kewajiban lainnya. Karena itu, kami meminta Pemda Buol tidak lagi membiarkan galian C ilegal beroperasi,” tegasnya.
Iklim Usaha Tidak Sehat
CV Quonami menyoroti adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Menurutnya, pembiaran terhadap tambang ilegal justru menempatkan pelaku usaha yang taat aturan dalam posisi dirugikan.
“Jangan sampai yang taat aturan dibebani kewajiban, sementara yang ilegal bebas beroperasi. Ini merusak iklim usaha yang sehat,” lanjutnya.
Selain berdampak pada dunia usaha, keberadaan galian C ilegal juga dinilai merugikan daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
Desak APH Segera Turun Tangan
Tak hanya kepada pemerintah daerah, CV Quonami juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penertiban di lapangan.
“Kami meminta APH bertindak tegas terhadap seluruh aktivitas tambang tanpa izin. Jangan sampai pelanggaran hukum ini terus dianggap hal biasa,” tegasnya.
Ancaman Pidana Tegas
Aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan pelanggaran serius sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
Dalam Pasal 158 disebutkan bahwa pelaku pertambangan tanpa izin dapat dikenakan:
Pidana penjara maksimal 5 tahun
Denda hingga Rp100 miliar
Selain itu, praktik tersebut juga bertentangan dengan:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah Kabupaten Buol terkait tata ruang dan lingkungan
Publik Menunggu Ketegasan Pemerintah.
Pernyataan CV Quonami menambah tekanan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Buol dan aparat penegak hukum agar tidak lagi bersikap lunak terhadap praktik galian C ilegal.
Masyarakat kini menanti langkah konkret untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan tanpa izin serta memastikan penegakan hukum berjalan adil dan tanpa tebang pilih. (Moh Fharsi)