MOROWALI – Sejumlah warga Desa Matarape, Kecamatan Sombori, Kabupaten Morowali, menyuarakan protes keras terhadap aktivitas operasional tiga perusahaan tambang, yakni PT Askon, PT Batu Karang, dan PT PPI. Warga menilai perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan aktivitas “balesting” (penimbunan atau pengolahan material) tanpa memberikan pemberitahuan maupun sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat setempat.
Melalui pernyataan sikapnya, warga menegaskan bahwa mereka bukan sekadar penonton di atas tanah leluhur mereka sendiri. “Suara masyarakat Desa Matarape jangan diabaikan, kami bukan penonton, kami juga punya hak,” tegas perwakilan warga dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).
Tuntutan Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat
Protes ini muncul akibat minimnya komunikasi antara pihak perusahaan dengan warga. Masyarakat mempertanyakan keberadaan proses sosialisasi dan pemberitahuan resmi sebelum aktivitas perusahaan dimulai.
“Di mana sosialisasi dan pemberitahuan kepada warga Desa Matarape? Jangan hanya mengambil manfaat di tanah kami, tapi mengabaikan hak kami untuk mengetahui dan dilibatkan,” lanjut pernyataan tersebut.
Warga menekankan prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proyek yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan sosial mereka. Ketidakhadiran mekanisme dialog dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar masyarakat adat dan lokal.
Konteks Konflik Agraria di Morowali
Desa Matarape di Kecamatan Sombori merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Morowali yang kerap menjadi sorotan terkait aktivitas pertambangan. Sebelumnya, berbagai organisasi masyarakat sipil seperti JAMAN Morowali juga pernah menyoroti dugaan pelanggaran oleh PT Askon terkait aktivitas di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah.
Kehadiran PT Askon, PT Batu Karang, dan PT PPI tanpa koordinasi yang jelas dikhawatirkan akan memicu ketegangan sosial baru, mengingat sejarah konflik agraria di Morowali yang sering berujung pada ketidakpuasan warga akibat dampak lingkungan dan minimnya manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari manajemen ketiga perusahaan tersebut maupun Pemerintah Kabupaten Morowali terkait tuntutan warga Desa Matarape. Warga mendesak agar pemerintah daerah segera turun tangan memfasilitasi dialog untuk mencegah eskalasi konflik di lapangan. (Redaksi)