BANDUNG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat terus mematangkan konsolidasi organisasi dan strategi elektoral sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu mendatang. Langkah ini dilakukan melalui penguatan struktur kepengurusan, penyelesaian tahapan musyawarah organisasi, serta pembentukan jaringan kerja elektoral di tingkat kabupaten, kota, hingga kecamatan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, dalam acara Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) I DPW PPP Jawa Barat di Kantor DPW PPP Jawa Barat, Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 120, Bandung, Kamis (17/9/2026).
Uu menjelaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) harus diawali dengan Rapimwil untuk menyepakati waktu pelaksanaan dan materi pembahasan. Hasil dari Mukerwil nantinya akan menjadi amanat yang dibawa jajaran PPP Jawa Barat dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
“Untuk melaksanakan Mukerwil harus diawali dengan Rapimwil. Pertama, harus ada persetujuan kapan Mukerwil dilaksanakan. Kedua, harus dibahas apa saja yang akan dibahas dalam Mukerwil nanti,” ujar Uu.
Menurutnya, salah satu isu krusial dalam Mukernas adalah penguatan dan penyempurnaan struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Selain itu, PPP Jawa Barat juga akan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan spesifik organisasi di tingkat wilayah.
Pemetaan Kekuatan dan Kelemahan Elektoral
Selain mempersiapkan agenda nasional, PPP Jawa Barat tengah fokus pada penguatan kerja elektoral partai. Uu menyatakan bahwa partainya sedang membangun jaringan solid di setiap daerah untuk menjalankan kerja-kerja pemenangan.
“Kami sekarang sedang membuat jaringan di tiap kabupaten, kota, dan kecamatan untuk melaksanakan kerja elektoral. Insyaallah kami akan mencapai apa yang kami harapkan. Sekarang kami sudah tahu di mana kelemahan kami dan di mana keunggulan kami. Nanti kelemahan dan keunggulan kami akan dipadukan sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan,” ungkapnya.
Dalam pemetaan strategi elektoral di Jawa Barat, Uu menyebut wilayah Priangan Timur sebagai salah satu kawasan yang diharapkan menjadi lumbung suara PPP. Wilayah Bogor, Bekasi, dan Depok juga dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung perolehan suara partai.
Sementara itu, wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat disebut masih menjadi area yang perlu diperkuat. Untuk itu, PPP Jawa Barat berupaya memilih ketua-ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang memiliki kapasitas dan komitmen tinggi untuk menggerakkan organisasi di wilayah tersebut.
“Untuk Jawa Barat yang akan menjadi lumbung suara adalah dari daerah timur, yaitu Priangan Timur, ditambah juga dengan Bogor, Bekasi, dan Depok. Yang lemah ada di Pantura. Makanya, di Pantura kami memilih ketua-ketua DPC yang kuat dalam segala hal,” kata Uu.
Ia mencontohkan capaian sebelumnya di Indramayu yang pernah meraih lima kursi dan Cirebon dengan tujuh kursi legislatif. “Mudah-mudahan bisa dikembalikan dengan keputusan-keputusan yang ada hari ini,” ujarnya optimis.
Tuntaskan Muscab dan Dorong Dedikasi Pengurus
Hingga saat ini, dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) baru berlangsung di sekitar 12 daerah. Sisanya masih dalam proses dan akan diberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan tahapan organisasi tersebut.
Uu juga menyoroti tantangan internal berupa kurangnya dedikasi sebagian pengurus. Ia menekankan bahwa jabatan dalam struktur partai tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi harus disertai kerja nyata.
“Terus terang, kelemahan di antara kami ini terkadang ada pengurus yang tidak memiliki dedikasi. Cukup lambang saja sebagai ketua DPC, sekretaris DPC atau pengurus lainnya, tetapi tidak ada kerja. Sekarang kami dorong untuk bekerja semuanya,” pungkasnya. (Indra Jaya)