JAKARTA – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) secara resmi merilis hasil survei nasional terbaru yang memotret persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada semester pertama tahun 2026. Berdasarkan temuan riset ini, tingkat kepuasan masyarakat secara umum tercatat berada di angka signifikan, yakni 79,3 persen.
Direktur Eksekutif LKPI, Novriansyah, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (3/8/2026), mengungkapkan bahwa capaian positif ini didorong oleh komitmen nyata pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan riil di tengah dinamika global. Kendati demikian, survei juga mencatat adanya 13,5 persen responden yang merasa belum puas, serta 7,2 persen responden yang memilih tidak memberikan jawaban.
Pemberantasan Korupsi dan Stabilitas Sembako Jadi Penopang Utama
Survei nasional LKPI membedah sejumlah indikator kunci yang menjadi penopang utama tingginya tingkat kepuasan publik:
1. Pemberantasan Korupsi: Komitmen tegas pemerintah dalam membersihkan praktik rasuah mendapatkan apresiasi tinggi. Sebanyak 83,2 persen responden menyatakan puas dengan langkah pemberantasan korupsi yang dinilai konkret dan tulus, atau bukan sekadar “omon-omon”.
2. Pengendalian Harga Sembako: Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah dinilai sukses menjaga stabilitas dapur masyarakat. Sebanyak 85,8 persen responden puas atas upaya menjaga harga sembako, dan 84,7 persen puas dengan jaminan ketersediaan stok pangan di pasaran.
3. Sektor Pertanian: Akselerasi program prioritas yang menyasar perbaikan tata kelola pertanian serta nasib petani membuahkan hasil positif, dengan tingkat kepuasan mencapai 78,4 persen.
Detail Indikator Lainnya
Berdasarkan evaluasi menyeluruh yang mencakup aspek ekonomi, sosial, hingga politik, LKPI merinci tingkat kepuasan publik sebagai berikut:
* Program Sosial bagi Rakyat: 82,1% puas.
* Menjaga Persatuan dan Stabilitas Politik: 80,2% puas.
* Perhatian pada Kesulitan Rakyat: 76,8% puas.
* Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran: 60,2% menilai berhasil, sementara 27,3% menganggap belum berhasil.
Meski kepuasan umum tinggi, penilaian terhadap kondisi keamanan dan penegakan hukum masih bervariasi. Sebanyak 40,8% responden menilai kondisi keamanan nasional baik/sangat baik, sedangkan untuk penegakan hukum, hanya 31,8% yang menilai baik/sangat baik. Namun, untuk pemberantasan korupsi, 69,9% responden menilai kinerjanya baik/sangat baik.
Tinjauan Pakar: Selaras dengan Data Makroekonomi
Pakar ekonomi dari UIN, Dr. Surya Vandiantara, turut memberikan pandangannya bahwa hasil survei LKPI ini memiliki tingkat akurasi dan keselarasan yang kuat dengan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta Bank Indonesia (BI).
“Kepuasan responden terhadap ketersediaan sembako sebesar 84,7 persen sangat selaras dengan capaian pertumbuhan PDB kumulatif tahun 2025 yang menyentuh angka 5,11 persen, naik dari tahun-tahun sebelumnya. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mencatatkan pertumbuhan impresif hingga 5,33 persen,” jelas Dr. Surya.
Hasil survei ini mengindikasikan bahwa fokus pemerintah pada ketahanan pangan dan pemberantasan korupsi telah resonan dengan harapan masyarakat luas di paruh pertama tahun 2026.
(Reporter: Edo)