BUOL – Komisi I DPRD Kabupaten Buol bergerak cepat menyikapi kisruh pelayanan kesehatan di RSUD Mokoyurli dengan menggelar rapat kerja pengawasan, Rabu (6/5/2026), di ruang rapat Bapemperda Kantor Bupati Buol.
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Buol I Wayan Gara, S.Sos., M.Km, serta dihadiri Ketua DPRD Buol Rian Nathaniel Kwendy dan anggota Komisi I Syafri Daisoru.
Dalam forum tersebut, Komisi I menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Buol Gamar A. Lahamade, jajaran RSUD Mokoyurli, serta kepala-kepala puskesmas guna meminta penjelasan terkait insiden “mogok pelayanan” dokter spesialis yang sempat terjadi.
Pelayanan Terganggu, Dokter Spesialis Hentikan Poli
Kepala Dinas Kesehatan Buol, Gamar A. Lahamade, mengungkapkan bahwa gangguan pelayanan terjadi pada 5 Mei 2026, di mana dokter spesialis di poli rawat jalan tidak memberikan pelayanan. Namun, ia memastikan layanan penting tetap berjalan.
“Pelayanan gawat darurat, rawat inap, operasi, dan rujukan tetap berjalan. Hanya pelayanan poli rawat jalan yang terhenti,” jelasnya.
Akar Masalah: Insentif Dipangkas dari Rp30 Juta Jadi Rp10 Juta
Kisruh ini dipicu oleh kebijakan penyesuaian insentif dokter spesialis. Sebelumnya, para dokter menerima insentif hingga Rp30.012.000 per bulan melalui skema tunjangan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Namun, akibat keterbatasan keuangan daerah, insentif tersebut diturunkan drastis menjadi Rp10 juta per bulan melalui keputusan pemerintah daerah.
Kebijakan ini memicu protes keras dari para dokter spesialis.
Solusi Sementara: Naik Jadi Rp17 Juta, Infrastruktur Ditunda
Setelah melalui pembahasan, disepakati penyesuaian insentif menjadi Rp17 juta per bulan yang mulai berlaku sejak Januari 2026.
Namun keputusan ini membawa konsekuensi besar:
sejumlah pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit harus ditunda.
Selain itu, terdapat ketimpangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran:
Usulan dokter spesialis: 13 orang
Hasil verifikasi Dinkes: 13 orang
Kemampuan anggaran dari pusat: hanya untuk 8 orang
DPRD Soroti Manajemen Keuangan,
Ungkap Tunggakan 2025
Ketua Komisi I DPRD Buol, I Wayan Gara, menyoroti serius tata kelola keuangan di sektor kesehatan.
Ia bahkan mengungkap adanya laporan jasa dokter tahun 2025 yang belum dibayarkan, yang dinilai memperburuk kondisi kepercayaan tenaga medis.
“Kami minta semua kewajiban dibayarkan sesuai prosedur. Jangan sampai ada tenaga medis yang dirugikan,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh kepala puskesmas terbuka menyampaikan kondisi riil di lapangan, khususnya terkait kesejahteraan tenaga kesehatan.
DPRD Siap Kawal Hingga Tuntas
Komisi I DPRD Buol menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas, bahkan siap berkoordinasi langsung dengan BPKAD guna memastikan solusi konkret.
“Kami akan kawal sampai ada penyelesaian. Jangan sampai pelayanan kesehatan terganggu dan masyarakat jadi korban,” tegas I Wayan Gara.
Alarm Serius Layanan Kesehatan Buol
Kisruh ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor kesehatan di Kabupaten Buol sedang menghadapi tekanan serius, baik dari sisi anggaran maupun manajemen.
Jika tidak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin gangguan pelayanan akan kembali terjadi—dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat.(Moh Fharsi)