BUOL – DPRD Kabupaten Buol melalui Badan Anggaran (Banggar) melontarkan sorotan tajam terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat rapat pembahasan APBD 2026 yang digelar pada 4 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, persoalan tata kelola anggaran tahun sebelumnya dinilai berdampak serius terhadap kondisi fiskal daerah saat ini.
Banggar DPRD menilai, berbagai persoalan yang muncul dalam penyusunan APBD 2026 tidak terlepas dari lemahnya perencanaan dan pengelolaan anggaran pada tahun 2025. Salah satu yang menjadi perhatian utama yakni adanya utang kepada pihak ketiga yang disebut mencapai sekitar Rp21 miliar.
Kondisi tersebut dinilai mulai berdampak langsung terhadap pelayanan dan hak-hak aparatur daerah. Keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), tersendatnya pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga tunjangan tenaga kesehatan (Nakes) disebut menjadi indikator terganggunya stabilitas fiskal daerah.
Dalam forum pembahasan itu, Banggar DPRD meminta TAPD segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penganggaran agar persoalan serupa tidak kembali terulang pada tahun anggaran berikutnya.
“TAPD harus memastikan APBD 2026 disusun lebih realistis sesuai kemampuan fiskal daerah. Prinsip anggaran berimbang dan menghindari penumpukan utang harus menjadi prioritas,” tegas salah satu anggota Banggar dalam rapat tersebut.
Selain itu, DPRD juga mendesak agar seluruh kewajiban yang masih tertunggak, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga, TPP, Gaji 13, dan hak-hak lainnya segera diselesaikan sebelum pembahasan APBD Perubahan dilakukan.
Sebagai langkah penyelamatan fiskal daerah, DPRD dan TAPD disebut telah menyepakati langkah rasionalisasi anggaran dengan memangkas sejumlah belanja yang dianggap tidak prioritas. Anggaran tersebut nantinya akan dialihkan untuk menutupi kebutuhan mendesak dan memulihkan kondisi keuangan daerah.
Banggar DPRD berharap langkah perbaikan tata kelola anggaran tersebut dapat menjadi momentum pembenahan sistem keuangan daerah agar APBD Kabupaten Buol ke depan lebih sehat, tepat sasaran, dan tidak lagi meninggalkan beban utang yang berpotensi mengganggu tahun anggaran berikutnya. (Moh Fharsi)