BUOL – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Buol melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Buol terkait belum dibayarkannya jasa tenaga kesehatan (nakes) dan dokter spesialis sejak Januari 2026.
Masalah ini dinilai bukan sekadar keterlambatan administratif, melainkan bentuk kelalaian serius yang berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketua Fraksi NasDem, Muh Ikbal Ibrahim, menegaskan pemerintah daerah tidak boleh terus berlindung di balik alasan teknis dan birokrasi, sementara hak para tenaga medis terabaikan.
“Ini bukan sekadar telat bayar. Ini soal komitmen. Kalau nakes saja tidak diperhatikan, bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal?” tegas Ikbal.
Ia menyebut tenaga kesehatan dan dokter spesialis adalah tulang punggung layanan kesehatan daerah. Namun ironisnya, hingga memasuki bulan kelima tahun anggaran, jasa mereka tak kunjung dibayarkan.
Kondisi ini, lanjutnya, mencerminkan lemahnya manajemen keuangan serta buruknya perencanaan anggaran di tubuh Pemda Buol.
Sorotan publik pun semakin menguat seiring munculnya berbagai konten viral di media sosial yang mengeluhkan pelayanan kesehatan. Bahkan, sejumlah unggahan menampilkan dugaan sikap nakes yang dianggap kurang responsif.
Namun Ikbal mengingatkan agar persoalan tidak dilihat secara sepihak.
“Jangan hanya menyalahkan nakes. Tanyakan juga, apakah hak mereka sudah dipenuhi? Sudah berapa bulan mereka bekerja tanpa kepastian pembayaran?” ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan pembayaran ini berpotensi menurunkan moral dan profesionalisme tenaga kesehatan. Dampak lanjutannya, kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan pemerintah bisa ikut merosot.
Lebih jauh, Fraksi NasDem menilai persoalan ini bisa dikategorikan sebagai bentuk kelalaian serius dalam tata kelola pemerintahan. Mereka mendesak Pemda Buol untuk membuka secara transparan penyebab mandeknya pembayaran tersebut.
“Publik berhak tahu. Apakah anggaran tidak tersedia atau ada masalah pengelolaan? Pemda harus jujur,” kata Ikbal.
Tak hanya mendesak percepatan pembayaran, Fraksi NasDem juga mendorong evaluasi total terhadap sistem pengelolaan jasa layanan kesehatan—mulai dari mekanisme pencairan anggaran hingga pengawasan internal.
Ikbal memperingatkan, jika masalah ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kesehatan itu kebutuhan dasar. Kalau ini terganggu, berarti pemerintah gagal menjalankan fungsi utamanya,” tegasnya.
Diakhir pernyataannya, Fraksi NasDem meminta Bupati Buol segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar klarifikasi tanpa realisasi.
“Jangan tunggu masalah membesar. Bayarkan hak nakes sekarang, dan benahi sistem ke depan. Itu langkah minimal yang harus dilakukan,” tutupnya. (Moh Fharsi)