NGADA, NTT – Berdasarkan data resmi dari portal Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), ditemukan indikasi pelanggaran serius dalam paket tender “Pembangunan Gedung CT Scan RSUD Bajawa” di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Paket pekerjaan dengan anggaran Rp903.250.000 pada Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada ini dimenangkan oleh CV Telaga Indah Permai.
Penelusuran media Infotipikor.com mengungkap bahwa CV Telaga Indah Permai menggunakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sub-bidang BG005 – Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya yang berstatus Dibekukan (kode 70) sejak 8 Juli 2026 dan kemudian Dicabut (kode 91). Ironisnya, tahapan upload dokumen kualifikasi dalam proses tender tersebut berlangsung pada 12–17 Juli 2026, atau tepat setelah status SBU perusahaan tersebut dibekukan dan dicabut.
Konfirmasi Gagal, Ancaman Laporan ke LKPP dan Inspektorat
Pada Rabu (21/10/2026), tim Infotipikor.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada manajemen CV Telaga Indah Permai melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp menggunakan nomor kontak yang tertera pada profil perusahaan. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, pihak perusahaan tidak memberikan tanggapan maupun klarifikasi.
Menyikapi kebisuan tersebut dan potensi kerugian negara, kami akan segera meneruskan berkas temuan ini kepada:
1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk evaluasi integritas penyedia dan potensi pemberian sanksi daftar hitam (blacklist).
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan serta Inspektorat Daerah Kabupaten Ngada untuk dilakukan audit investigatif terhadap proses pengadaan, termasuk peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan dalam memverifikasi dokumen kualifikasi.
Pelanggaran Regulasi dan Potensi Sanksi
Penggunaan SBU dalam status dibekukan atau dicabut merupakan pelanggaran berat terhadap sejumlah regulasi, antara lain:
* UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Mensyaratkan BUJK memiliki SBU yang masih berlaku.
* Perpres No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi: Mengatur kewajiban kepemilikan sertifikat yang aktif.
* Permen PUPR No. 10 Tahun 2020: Menegaskan bahwa SBU yang dibekukan atau dicabut tidak dapat digunakan untuk mengikuti pengadaan jasa konstruksi.
Potensi Sanksi yang Dapat Dijatuhkan:
1. Sanksi Administratif: Pembatalan pemenang tender, pembatalan kontrak, dan pengembalian dana yang telah diterima.
2. Sanksi Daftar Hitam (Blacklist): Sesuai Peraturan Presiden dan peraturan LKPP, penyedia yang terbukti melakukan manipulasi dokumen atau tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dapat dikenai sanksi daftar hitam selama jangka waktu tertentu, sehingga dilarang mengikuti tender pemerintah.
3. Sanksi Pidana: Jika terdapat unsur kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum, kasus ini dapat diproses secara pidana sesuai ketentuan undang-undang terkait tindak pidana korupsi atau penipuan dalam pengadaan barang/jasa.
Desak Transparansi dan Akuntabilitas
Kami mempertanyakan bagaimana CV Telaga Indah Permai dapat lolos verifikasi administrasi untuk proyek strategis senilai hampir Rp1 miliar jika data LPJK menunjukkan status SBU yang tidak aktif. Hal ini menimbulkan dugaan kelalaian berat atau kesengajaan dari pihak panitia pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada.
“Kami memberikan kesempatan terakhir bagi CV Telaga Indah Permai dan pihak terkait di Satker Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada untuk membuka data. Jika terbukti menggunakan SBU mati, maka ini adalah bentuk penipuan administrasi yang harus ditindak tegas demi menyelamatkan aset negara,” tegas redaksi Infotipikor.com.
Media berkomitmen terus mengawal kasus ini demi terciptanya tata kelola pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Ngada. (Herman Makuaseng)