Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    Home»Daerah»Di Tengah Defisit APBD Rp200 Miliar, FORMAJI Soroti Kunjungan 30 Camat Bandung ke Bali dan Minta Audit Investigatif
    Daerah

    Di Tengah Defisit APBD Rp200 Miliar, FORMAJI Soroti Kunjungan 30 Camat Bandung ke Bali dan Minta Audit Investigatif

    By RedaksiOktober 21, 2026Tidak ada komentar3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    BANDUNG – Forum Mata Jurnalis Indonesia (FORMAJI) secara resmi menyoroti kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang mengirimkan rombongan sebanyak 30 camat beserta sejumlah pejabat, termasuk dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), hingga Wali Kota Bandung ke Bali pada 8–10 Oktober 2026. Langkah ini dinilai bertolak belakang dengan gaung efisiensi anggaran di tengah isu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung yang mencapai sekitar Rp200 miliar.

    Ketua FORMAJI, Mulyana Rachman, menilai kegiatan tersebut memerlukan penjelasan terbuka, terutama terkait sumber pembiayaan yang diduga berasal dari pengalihan anggaran kegiatan lain yang dibatalkan atas nama efisiensi, seperti anggaran mobil rias untuk Hari Jadi Kota Bandung (HJKB).

    “Terus terang, saya mempertanyakan konsistensi kebijakan ini. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan kondisi keuangan daerah sedang mengalami tekanan dan melakukan efisiensi. Namun, di sisi lain, muncul kegiatan perjalanan rombongan pejabat ke Bali yang pembiayaannya perlu dijelaskan secara terbuka,” ujar Mulyana.

    Baca Juga:  Firmansyah Raih Suara Terbanyak dalam Pemilihan BPD Dusun 2 Desa Campaka

    Potensi Ketidakadilan dan Pengalihan Anggaran

    FORMAJI menilai situasi ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat yang sedang menghadapi kenaikan harga pangan dan kebutuhan hidup. Ketika sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan mengalami tekanan anggaran, setiap belanja perjalanan dinas harus diuji berdasarkan urgensi dan manfaat langsung bagi warga.

    Mulyana mendesak Pemkot Bandung untuk membuka dokumen perubahan anggaran yang sah. “Kalau memang alasan utamanya efisiensi, publik berhak mengetahui mengapa anggaran yang dihemat justru diduga dialihkan untuk perjalanan dinas. Apakah pengalihan itu sesuai ketentuan? Apa dasar hukumnya? Berapa total biayanya?” tegasnya.

    Organisasi ini juga menyoroti lokasi menginap rombongan di kawasan Seminyak, Bali, serta meminta kejelasan mengenai agenda resmi dan hasil konkret yang ditargetkan untuk penyelesaian persoalan persampahan di Kota Bandung.

    Tiga Tuntutan Utama FORMAJI

    Menanggapi hal tersebut, FORMAJI menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemkot Bandung dan pihak terkait:

    Baca Juga:  KMP Kembali Surati Kejari Purwakarta! Anomali DBHP 2016–2025 Disorot, Dugaan Unsur Tipikor Diminta Didalami

    1. Klarifikasi Terbuka: Meminta Wali Kota Bandung menjelaskan urgensi kunjungan, total biaya, sumber anggaran, dasar pelaksanaan, serta hasil konkret yang telah dicapai.
    2. Audit Investigatif: Mendesak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelaah proses pengalihan anggaran dan kemungkinan adanya penyimpangan atau pelanggaran ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
    3. Transparansi Anggaran Sampah: Meminta Pemkot Bandung membuka informasi alokasi anggaran, realisasi belanja, dan capaian pengelolaan sampah secara memadai kepada publik.

    Efisiensi Bukan Sekadar Slogan

    Mulyana menegaskan bahwa istilah “studi banding” tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan terhadap efektivitas belanja daerah. Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan mekanisme pengalihan anggaran tersebut.

    “Jangan jadikan label studi banding sebagai pengganti akuntabilitas. Efisiensi anggaran harus dapat dibuktikan melalui manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi slogan kebijakan. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, persoalan ini harus ditindaklanjuti sesuai hukum,” pungkas Mulyana. (Indra Jaya)

     

    Views: 114
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Redaksi
    • Website

    Berani Karena Benar Tertutup Karena Salah

    Related Posts

    Firmansyah Raih Suara Terbanyak dalam Pemilihan BPD Dusun 2 Desa Campaka

    November 22, 2026

    Kabupaten Sleman Borong Tiga Penghargaan pada Puncak Temu Pendidik Nusantara XIII

    November 21, 2026

    Tender Rumah Layak Huni Rp3,57 Miliar di Morowali Disorot! Perusahaan Tanpa Pengalaman Lolos, Pokja Diduga Terapkan Standar Ganda

    November 21, 2026

    Comments are closed.

    Berita Terbaru

    Firmansyah Raih Suara Terbanyak dalam Pemilihan BPD Dusun 2 Desa Campaka

    November 22, 2026

    DPD PPII Jawa Barat Dukung Semarak Harkannas ke-13 di Tangerang, Dorong Lahirnya Atlet Maser Profesional

    November 22, 2026

    Kabupaten Sleman Borong Tiga Penghargaan pada Puncak Temu Pendidik Nusantara XIII

    November 21, 2026

    Tender Rumah Layak Huni Rp3,57 Miliar di Morowali Disorot! Perusahaan Tanpa Pengalaman Lolos, Pokja Diduga Terapkan Standar Ganda

    November 21, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.