Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    Home»Daerah»Fraksi NasDem DPRD Buol Soroti LHP BPK, TPP ASN, dan Pengelolaan DBH dalam Perubahan APBD 2026
    Daerah

    Fraksi NasDem DPRD Buol Soroti LHP BPK, TPP ASN, dan Pengelolaan DBH dalam Perubahan APBD 2026

    By RedaksiSeptember 26, 2026Tidak ada komentar2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    BUOL – Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol menyampaikan sejumlah catatan kritis dan konstruktif dalam Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Bupati Buol atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2026.

    Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai NasDem, Moh. Ikbal Ibrahim, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buol yang digelar pada Kamis (25/9/2026) di Ruang Utama Rapat.

    Dalam sambutannya, Fraksi NasDem menekankan prinsip dasar bahwa perubahan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, tepat sasaran, serta tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah yang sehat.

    Evaluasi Temuan BPK RI

    Salah satu poin utama yang disoroti oleh Moh. Ikbal Ibrahim adalah tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah untuk Tahun Anggaran 2025.

    Baca Juga:  Fraksi NasDem dan Demokrat Berkarya Soroti RAPBD Buol 2027, Keterlambatan Anggaran hingga Nasib Petani Jadi Catatan

    Fraksi NasDem mendesak Pemerintah Kabupaten Buol untuk menjadikan temuan BPK sebagai bahan evaluasi menyeluruh guna memperbaiki tata kelola keuangan daerah. “Temuan BPK perwakilan Sulteng harus menjadi evaluasi penuh terhadap tata kelola keuangan daerah. Berbagai kekeliruan di masa lalu tidak boleh terulang kembali,” tegas Ikbal.

    Dorong Realisasi TPP ASN 12 Bulan

    Selain isu akuntabilitas, Fraksi NasDem juga menyoroti aspek kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Fraksi ini kembali mendorong agar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tambahan Penghasilan Pegawai dapat direalisasikan secara penuh selama 12 bulan pada Tahun Anggaran 2026.

    Menurut Ikbal, kebijakan ini bukan sekadar tambahan pendapatan, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan motivasi ASN dalam melayani masyarakat. “TPP merupakan wujud penghargaan atas kerja dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

    Baca Juga:  KMP Kembali Surati Kejari Purwakarta! Anomali DBHP 2016–2025 Disorot, Dugaan Unsur Tipikor Diminta Didalami

    Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan DBH

    Tak kalah penting, Fraksi NasDem memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat maupun provinsi. Mengingat ketidakpastian waktu dan jumlah pencairan DBH, fraksi meminta pemda melakukan perencanaan anggaran dengan prinsip prudent (kehati-hatian).

    Hal ini ditujukan untuk menghindari munculnya beban kewajiban atau utang daerah baru, sebagaimana pernah menjadi persoalan pada Tahun Anggaran 2025. “Penganggaran yang bersumber dari DBH harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepastian alokasi dan realisasi penyalurannya, sehingga belanja daerah tidak dibangun di atas asumsi penerimaan yang berisiko tidak terealisasi,” jelas Ikbal.

    Meskipun memiliki beberapa catatan, Fraksi NasDem menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut dalam tahap pembahasan panitia anggaran bersama eksekutif. (Moh Fharsi)

    Views: 646
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Redaksi
    • Website

    Berani Karena Benar Tertutup Karena Salah

    Related Posts

    Firmansyah Raih Suara Terbanyak dalam Pemilihan BPD Dusun 2 Desa Campaka

    November 22, 2026

    Kabupaten Sleman Borong Tiga Penghargaan pada Puncak Temu Pendidik Nusantara XIII

    November 21, 2026

    Tender Rumah Layak Huni Rp3,57 Miliar di Morowali Disorot! Perusahaan Tanpa Pengalaman Lolos, Pokja Diduga Terapkan Standar Ganda

    November 21, 2026

    Comments are closed.

    Berita Terbaru

    Firmansyah Raih Suara Terbanyak dalam Pemilihan BPD Dusun 2 Desa Campaka

    November 22, 2026

    DPD PPII Jawa Barat Dukung Semarak Harkannas ke-13 di Tangerang, Dorong Lahirnya Atlet Maser Profesional

    November 22, 2026

    Kabupaten Sleman Borong Tiga Penghargaan pada Puncak Temu Pendidik Nusantara XIII

    November 21, 2026

    Tender Rumah Layak Huni Rp3,57 Miliar di Morowali Disorot! Perusahaan Tanpa Pengalaman Lolos, Pokja Diduga Terapkan Standar Ganda

    November 21, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.