MOROWALI – Proses tender paket pekerjaan Pembangunan Rumah Layak Huni Luar Kawasan Kumuh Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Tahun Anggaran 2026, menuai sorotan serius. Masyarakat Peduli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara resmi melayangkan pengaduan kepada Inspektorat Daerah (APIP), Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), serta KPA/PPK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali.
Perwakilan Masyarakat Peduli Pengadaan Barang/Jasa Umardin, S.E, mengatakan, pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan prosedur evaluasi tender, ketidakkonsistenan penerapan persyaratan kualifikasi, hingga indikasi standar ganda oleh Pokja Pemilihan dalam menetapkan pemenang tender.
” Paket pekerjaan dengan kode tender 10179637000 tersebut memiliki nilai pagu sebesar Rp3,72 miliar dan HPS Rp3,57 miliar. Dalam proses tender ulang, Pokja menetapkan CV Insan Terang Bersama sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp3.534.294.601,67.,” ujarnya kepada media Infotipikor.com di Jakarta, Sabtu 21 November 2026.
Diungkapkan Umardin, penetapan tersebut dipertanyakan setelah masyarakat melakukan penelusuran terhadap data perusahaan melalui portal SPSE Kabupaten Morowali dan LPJK Kementerian Pekerjaan Umum.
Perusahaan Baru Tanpa Pengalaman Justru Ditetapkan sebagai Pemenang
” Salah satu persoalan utama yang disorot adalah status dan rekam jejak CV Insan Terang Bersama. Berdasarkan hasil penelusuran pelapor terhadap data yang tersedia, perusahaan tersebut baru didirikan berdasarkan akta notaris tertanggal 11 Maret 2026. Sementara Sertifikat Badan Usaha (SBU) subklasifikasi BG001 diketahui baru diterbitkan pada 7 Agustus 2026,” ungkapnya
Ia juga menyebut perusahaan tersebut tidak memiliki riwayat pengalaman pekerjaan konstruksi yang dapat ditelusuri.
” Kondisi ini dinilai perlu diuji terhadap ketentuan persyaratan kualifikasi teknis dalam dokumen pemilihan. Pasalnya, untuk paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp2,5 miliar hingga Rp15 miliar, terdapat ketentuan mengenai kewajiban pengalaman pekerjaan bagi penyedia usaha kecil yang baru berdiri kurang dari tiga tahun, yakni minimal satu pengalaman pada bidang yang sama.” Jelasnya
Atas dasar itu, Umardin mempertanyakan bagaimana CV Insan Terang Bersama dapat dinyatakan memenuhi persyaratan pada tahapan evaluasi hingga pembuktian kualifikasi.
” Jika persyaratan tersebut memang tercantum dalam dokumen pemilihan dan tidak dipenuhi oleh penyedia, maka keputusan meluluskan perusahaan tersebut patut diperiksa secara serius,” tegas Umardin.
Dugaan Standar Ganda: Dua Peserta Digugurkan, Perusahaan Luar Provinsi Justru Dimenangkan
Sorotan berikutnya menyangkut dugaan ketidakkonsistenan Pokja Pemilihan dalam menerapkan persyaratan afirmasi domisili berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
” Pada tender kode 10179637000, dua peserta dengan penawaran terendah lainnya, yakni CV Aziza dan CV Sangia Wita, disebut digugurkan pada tahap kualifikasi dengan alasan tidak memenuhi persyaratan afirmasi domisili provinsi lokasi pekerjaan,” tambahnya
Akan tetapi, berdasarkan penelusuran pelapor, pada tiga paket pekerjaan lain di satuan kerja yang sama, Pokja justru menetapkan perusahaan berdomisili di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pemenang.
Ketiga paket tersebut meliputi:
1. Kode Tender 10173185000 – Kecamatan Sombori Kepulauan. Dengan pagu sekitar Rp3,96 miliar, pemenang ditetapkan kepada CV Utama Jaya Perkasa yang berdomisili di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada paket ini, Pokja juga menggugurkan peserta lain, CV Sinar Deandra, karena tidak memiliki pengalaman kerja.
2. Kode Tender 10172874000 – Kecamatan Bungku Selatan. Dengan pagu sekitar Rp7,44 miliar, pemenang ditetapkan kepada Sanggula Cipta Utama yang berdomisili di Kendari, Sulawesi Tenggara.
3. Kode Tender 10173226000 – Kecamatan Bungku Tengah, Bumi Raya, dan Wita Ponda. Dengan pagu sekitar Rp4,80 miliar, pemenang ditetapkan kepada CV Cipta Karya yang berdomisili di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.
Perbedaan perlakuan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah persyaratan afirmasi domisili diterapkan secara konsisten kepada seluruh peserta tender atau justru digunakan secara berbeda pada paket pekerjaan tertentu?
Umardin meminta UKPBJ dan APIP membuka serta memeriksa berita acara evaluasi seluruh paket tersebut untuk memastikan tidak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap peserta tender.
Jadwal Pembuktian Kualifikasi Juga Dipertanyakan
Tidak hanya persoalan persyaratan penyedia, pelapor juga menemukan kejanggalan dalam jadwal tahapan tender kode 10179637000.
Berdasarkan informasi jadwal pada sistem SPSE, tahapan Pembuktian Kualifikasi dijadwalkan berakhir pada 16 November 2026 pukul 16.00 WITA.
Sementara itu, tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dijadwalkan berakhir pada tanggal yang sama, yakni pukul 23.59 WITA.
Perbedaan waktu tersebut dipertanyakan karena pembuktian kualifikasi merupakan bagian penting dalam memastikan kebenaran dokumen dan pemenuhan persyaratan penyedia.
Umardin meminta Pokja memberikan penjelasan mengenai mekanisme dan kronologi pelaksanaan tahapan tersebut, termasuk memastikan seluruh proses evaluasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Desak PPK Tunda SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak
Persoalan ini dinilai semakin mendesak karena berdasarkan jadwal SPSE, masa sanggah berakhir pada Senin, 23 November 2026 pukul 08.00 WITA. Sementara penerbitan SPPBJ dan penandatanganan kontrak dijadwalkan mulai pukul 08.01 WITA.
Artinya, ruang waktu antara berakhirnya masa sanggah dan dimulainya tahapan penerbitan SPPBJ sangat terbatas.
Atas kondisi tersebut, Masyarakat Peduli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendesak tiga pihak mengambil langkah konkret.
Pertama, PPK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali diminta tidak terburu-buru menerbitkan SPPBJ maupun menandatangani kontrak sebelum seluruh pengaduan dan indikasi ketidaksesuaian persyaratan diperiksa. PPK juga diminta menggunakan kewenangannya untuk memastikan penetapan pemenang telah sesuai dengan dokumen pemilihan dan ketentuan pengadaan.
Kedua, Kepala UKPBJ Kabupaten Morowali diminta segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Pokja Pemilihan, memeriksa seluruh dokumen evaluasi, serta mengambil tindakan sesuai kewenangan apabila ditemukan pelanggaran. Termasuk mempertimbangkan pembatalan penetapan pemenang dan evaluasi ulang apabila terbukti terdapat kesalahan yang memengaruhi hasil tender.
Ketiga, Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali selaku APIP diminta segera melakukan pemeriksaan khusus terhadap proses evaluasi dan penetapan pemenang pada empat kode tender tersebut. Pemeriksaan harus mencakup berita acara evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, harga, serta dokumen pembuktian kualifikasi.
Jika ditemukan pelanggaran, APIP diminta memberikan rekomendasi tindakan korektif dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan Sampai Uang Negara Dipertaruhkan Akibat Evaluasi yang Bermasalah
Umardin, menegaskan bahwa pengaduan ini bukan sekadar keberatan terhadap hasil kompetisi tender, melainkan bentuk kontrol sosial untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan berdasarkan prinsip transparansi, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas.
” Apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti, bukan hanya kredibilitas Pokja Pemilihan yang dipertaruhkan, tetapi juga kepastian hukum terhadap proses pengadaan dan pelaksanaan kontrak yang bersumber dari keuangan negara,” tegasnya.
Umardin juga menyatakan akan meneruskan pengaduan beserta bukti-bukti pendukung kepada Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Negeri Morowali dan Kepolisian, apabila tidak ada tindak lanjut yang memadai.
Kini, publik menunggu keberanian dan ketegasan UKPBJ, PPK, serta Inspektorat Kabupaten Morowali dalam menjawab sejumlah pertanyaan tersebut.
Jangan sampai proses tender yang seharusnya menjadi instrumen mendapatkan penyedia terbaik justru menyisakan persoalan hukum akibat dugaan ketidakcermatan atau ketidakkonsistenan dalam evaluasi.
Sebab, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang harus diutamakan bukan sekadar siapa yang ditetapkan sebagai pemenang, melainkan apakah pemenang tersebut benar-benar memenuhi seluruh persyaratan dan layak melaksanakan pekerjaan yang dibiayai oleh uang negara,” pungkasnya
Upaya konfirmasi telah dilakukan media kepada Dinas terkait dan penyedia jasa namun hingga berita ini ditayangkan belum direspon. (Tim Redaksi)
Bersambung!

