KMP Sudah Serahkan Kajian Forensik Awal dan Petunjuk Alat Bukti. Kejaksaan Diminta Buka Perkembangan Penanganan Laporan!
PURWAKARTA – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) tak ingin laporan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016–2025 berakhir tanpa kepastian. Organisasi masyarakat tersebut berencana kembali melayangkan surat resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta guna meminta penjelasan konkret mengenai perkembangan penanganan laporan yang telah disampaikan.
Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Kejari Purwakarta melalui surat Nomor B-3419/M.2.14.2/Dek.1/10/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 menyampaikan bahwa laporan KMP telah ditindaklanjuti melalui penelitian.
Ketua KMP, Ir. Zaenal Abidin, MP., bahkan telah memberikan klarifikasi secara langsung sekaligus menyerahkan sejumlah dokumen pendukung, kajian hukum, analisis forensik awal, serta petunjuk pemeriksaan yang dinilai relevan untuk mendalami persoalan tersebut.
Dalam kajiannya, KMP menyoroti sejumlah anomali pengelolaan DBHP, mulai dari proses penganggaran dan penghapusan alokasi dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, pencatatan kewajiban dalam Neraca Pemerintah Daerah, hingga realisasi belanja infrastruktur dan pembayaran kepada pihak ketiga.
Rangkaian persoalan tersebut dinilai perlu ditelusuri secara utuh. Sebab, menurut KMP, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata, melainkan harus menjangkau dasar pengambilan kebijakan, penggunaan kewenangan, mekanisme pencatatan keuangan, hingga aliran dana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Berdasarkan kajian hukum dan dokumen yang telah disampaikan, KMP menilai terdapat sejumlah petunjuk yang patut diuji lebih lanjut untuk melihat kemungkinan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH), termasuk menguji terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KMP Minta Kejaksaan Berikan Kepastian
Melalui surat susulan yang akan dilayangkan, KMP meminta Kejari Purwakarta memberikan penjelasan tertulis mengenai status dan hasil penelitian laporan, kemungkinan tindak lanjut ke tahap penyelidikan, serta langkah yang telah dilakukan terhadap dokumen, bukti, dan keterangan yang sebelumnya diserahkan.
Surat tersebut juga direncanakan ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Barat, serta Direktur Pengendalian Operasi pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI.
Ketua KMP, Ir. Zaenal Abidin, MP., menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mendesak aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa proses pembuktian. Namun, KMP menginginkan adanya transparansi dan kepastian mengenai tindak lanjut laporan masyarakat.
“KMP tidak meminta Kejaksaan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa pembuktian. Kami meminta seluruh dokumen dan petunjuk yang telah disampaikan diuji secara profesional. Sekarang kami ingin mengetahui, sudah sejauh mana laporan ini ditindaklanjuti?” tegas Zaenal.
Menurutnya, laporan masyarakat yang telah dilengkapi kajian, dokumen pendukung, dan petunjuk pemeriksaan semestinya memperoleh kejelasan mengenai proses penanganannya.
Jangan Biarkan Anomali DBHP Tanpa Penelusuran
Bagi KMP, persoalan DBHP Purwakarta TA 2016–2025 bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen anggaran. Ada rangkaian kebijakan fiskal, pencatatan kewajiban, realisasi belanja, serta transaksi keuangan yang menurut mereka perlu diuji secara menyeluruh.
Karena itu, KMP berharap Kejaksaan dapat memberikan kepastian atas tindak lanjut laporan tersebut, sekaligus melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi peristiwa pidana berdasarkan hasil penelitian dan bukti yang tersedia.
KMP menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga memperoleh kejelasan hukum.
“Jangan biarkan laporan masyarakat berhenti tanpa kepastian. Buka faktanya, telusuri transaksinya, uji dugaan pidananya, dan pastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum,” pungkas Zaenal Abidin. (Tim Redaksi)

