BUOL – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2027 mendapat sejumlah catatan penting dari Fraksi NasDem dan Fraksi Demokrat Berkarya.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-X DPRD Kabupaten Buol Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (16/11/2026), dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Fraksi NasDem secara khusus menyoroti persoalan lambatnya realisasi anggaran pada tahun sebelumnya. Fraksi ini mengingatkan Pemerintah Kabupaten Buol agar persoalan serupa tidak kembali terulang pada pelaksanaan APBD 2027.
Ketua Fraksi NasDem, Muh. Ikbal Ibrahim, S.Pd., menegaskan bahwa realisasi anggaran harus dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, serta berorientasi pada asas manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, keterlambatan penyaluran anggaran yang terjadi sepanjang 2026 harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan anggaran pada 2027 berjalan lebih efektif.
“Kami meminta anggaran yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti Tunjangan Kinerja Pegawai (TPP), tunjangan tenaga kesehatan, guru, dan tunjangan aparat desa, agar tidak ada lagi keterlambatan. Sebab, hal ini akan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat Buol,” tegas Ikbal.
Selain persoalan realisasi anggaran, Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD 2027 agar tetap mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama DPRD.
Meski memberikan sejumlah catatan dan penegasan, Fraksi NasDem menyatakan menerima RAPBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut.
Sementara itu, Fraksi Demokrat Berkarya melalui Aprianto M. Hadar memberikan perhatian serius terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Buol.
Fraksi Demokrat Berkarya menyambut baik penempatan ketiga sektor tersebut sebagai prioritas. Namun, pemerintah daerah diminta tidak berhenti pada penetapan program dan alokasi anggaran semata, melainkan harus memiliki peta jalan (road map) yang jelas dalam pengelolaan potensi daerah dari sektor hulu hingga hilir.
“Jangan sampai petani kita hanya menjadi penonton karena kurangnya dukungan fasilitas seperti irigasi, alat mesin pertanian, bantuan bibit, dan kepastian harga jual,” tegas Aprianto.
Menurut Fraksi Demokrat Berkarya, keberpihakan anggaran terhadap sektor pertanian harus diwujudkan melalui program konkret yang mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat posisi petani, serta menjamin kelancaran distribusi dan pemasaran hasil produksi.
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat Berkarya juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas wilayah terpencil. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta pembangunan jalan usaha tani juga menjadi perhatian agar akses pelayanan publik dan distribusi hasil pertanian semakin baik.
Fraksi Demokrat Berkarya turut merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menyusun rencana aksi yang terukur, dilengkapi target dan indikator capaian pada setiap program pembangunan.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program tidak sekadar menjadi formalitas penganggaran, tetapi benar-benar terarah, dapat dievaluasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dua Fraksi Setuju, Pemerintah Diminta Serius Menindaklanjuti Catatan
Meskipun menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi NasDem dan Fraksi Demokrat Berkarya pada prinsipnya sepakat menerima dan menyetujui RAPBD Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut.
Persetujuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa kualitas APBD tidak hanya diukur dari besarnya angka anggaran, tetapi juga dari ketepatan realisasi, pemerataan pembangunan, serta dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
Selanjutnya, RAPBD 2027 akan memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Buol.
Masyarakat tentu berharap berbagai catatan yang disampaikan kedua fraksi tidak sekadar menjadi rangkaian pandangan politik dalam rapat paripurna, tetapi benar-benar menjadi bahan evaluasi dan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (Moh Fharsi)

