BANDUNG – Wali Kota Bandung, Farhan, menegaskan pentingnya peran ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengelola dimensi sosial masyarakat, khususnya terkait “rasa” dan “kalbu” umat. Pernyataan tersebut disampaikan Farhan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Kota Bandung di Kantor MUI Kota Bandung, Rabu (9/9/2026).
Menurut Farhan, kepemimpinan dan rasa keadilan tidak cukup hanya diukur melalui pendekatan kuantitatif atau data statistik semata. Keduanya sangat berkaitan erat dengan persepsi, perasaan, dan kondisi batin masyarakat.
“Kepemimpinan dan rasa keadilan diukur melalui rasa dan subjektivitas. Dan kita tahu betul bahwa bicara soal kalbu, yang paling bisa menyentuh kalbu umat adalah para ulama,” ujar Farhan.
Mitra Kepemimpinan Filosofis
Farhan menilai keberadaan MUI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam memahami dinamika sosial yang kompleks. Ia berharap komunikasi antara Pemkot Bandung dan para ulama dapat berlangsung secara erat, intensif, dan berkesinambungan.
“Kami menempatkan Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, khususnya dan Jawa Barat secara umum, menjadi bagian dari pemerintahan untuk mengelola rasa dan kalbu masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sering kali terjebak pada penanganan persoalan teknis dan teknokratik. Sementara itu, dinamika sosial membutuhkan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan filosofis dan spiritual. Oleh karena itu, MUI diposisikan sebagai mitra kepemimpinan filosofis bagi Pemkot Bandung.
Bukan Sekadar “Pemadam Kebakaran”
Farhan juga menekankan agar keterlibatan ulama tidak hanya terjadi ketika pemerintah menghadapi krisis atau situasi darurat. Ia ingin membangun pola komunikasi preventif sejak awal untuk membaca potensi persoalan dan mencari solusi bersama.
“Kami ingin menghilangkan fenomena atau tudingan bahwa ulama hanya dipakai oleh pemerintah untuk memadamkan kebakaran. Enggak. Kami akan selalu memanfaatkan komunikasi yang erat antara kami dengan para ulama untuk bisa menangani berbagai permasalahan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai contoh, Farhan menyoroti kolaborasi efektif antara Pemkot Bandung dan para ulama pada 30 Agustus 2025 silam. Saat itu, komunikasi intensif membantu meredam keresahan sosial pasca-demonstrasi dan kerusuhan, sehingga kondisi kota dapat kembali terkendali dengan cepat. Pengalaman ini menjadi inspirasi bagi pemerintah dalam membangun ketahanan sosial.
Pilkada MUI Bebas Campur Tangan
Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menyinggung proses suksesi kepemimpinan MUI Kota Bandung yang menjadi agenda utama Musda XI. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bandung tidak akan mencampuri proses pemilihan Ketua MUI periode berikutnya.
“Kalau untuk pemilihan ketua, kandidat siapa pun kami serahkan 100 persen kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung,” pungkasnya.
Farhan berharap Musda XI MUI Kota Bandung berjalan dalam suasana persaudaraan (ukhuwah) dan menghasilkan keputusan yang membawa maslahat bagi umat.
“Kami tidak mau hanya sekadar Majelis Ulama Indonesia ini menjadi cahaya di ujung lorong. Kami ingin Majelis Ulama Indonesia menjadi pelita di sepanjang lorong,” tuturnya.
Ke depannya, Farhan berkomitmen untuk terus mementingkan kemaslahatan umat dengan melibatkan pandangan ulama dalam setiap kebijakan, agar pembangunan di Kota Bandung tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga adil dan menyejukkan hati masyarakat. (Indra Jaya)