BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah melalui penyediaan hunian vertikal. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menghadiri acara “Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” yang diselenggarakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, dan BRI di Balarea Plaza Summarecon Bandung, Rabu (15/7/2026).
Farhan menyatakan bahwa penyediaan perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, ia mengakui masih adanya tantangan berupa regulasi yang tumpang tindih serta harga hunian yang semakin sulit dijangkau.
“Melalui Program Tiga Juta Rumah dari Presiden Prabowo, dogma bahwa generasi sekarang tidak mungkin memiliki rumah akan kita bongkar bersama-sama. Setiap orang di negeri ini berhak memiliki atap di atas kepalanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya,” ujar Farhan.
Menurut Farhan, program nasional ini menjadi peluang bagi Kota Bandung untuk mempercepat penataan kawasan yang selama ini belum tertata menjadi lingkungan permukiman layak huni. Ia juga menekankan pentingnya integrasi antara pembangunan hunian dengan sistem transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD).
“Pembangunan rumah susun dalam skema TOD, yaitu kawasan hunian yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi publik, menjadi sangat penting. Salah satu indikator kesejahteraan dan produktivitas sebuah kota adalah tingginya mobilitas masyarakatnya,” katanya.
Farhan memastikan bahwa Pemkot Bandung bersama DPRD akan terus mendorong penyesuaian kebijakan agar pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan optimal. “Kami dari Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh kepala perangkat daerah dan DPRD akan selalu berkomitmen melakukan terobosan-terobosan aturan agar Program Tiga Juta Rumah di seluruh Indonesia terwujud juga di Kota Bandung,” tuturnya.
Pusat Alokasikan 1.000 Unit Rusun untuk Bandung
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah. Ia mengungkapkan bahwa Kota Bandung menjadi salah satu daerah prioritas dalam pengembangan hunian vertikal.
“Kalau saya tidak salah, Kota Bandung belum pernah mendapatkan pembangunan rumah susun sebanyak 1.000 unit sekaligus. Pada masa Presiden Prabowo inilah kita bangun 1.000 rumah susun di Kota Bandung,” ujar Maruarar.
Ia menambahkan bahwa percepatan pembangunan perumahan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo agar pelayanan kepada masyarakat dilakukan lebih cepat dan dalam skala yang lebih besar. “Presiden Prabowo tidak mau pelayanan kepada rakyat berjalan lambat. Beliau ingin membantu rakyat dengan cepat dan dalam skala besar,” katanya.
Dukungan Pembiayaan dari BP Tapera
Senada dengan hal tersebut, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemkot Bandung agar pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin mudah diakses.
Heru menjelaskan bahwa BP Tapera membuka peluang agar skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat mendukung pembangunan rumah susun di Kota Bandung. “Kami siap mempercepat kolaborasi. Pembiayaan FLPP nantinya bisa masuk untuk rumah susun sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” ujarnya.
Heru menambahkan bahwa kebutuhan rumah di Jawa Barat masih sangat tinggi, sehingga diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan para pengembang untuk memenuhinya.
(Indra Jaya / Redaksi Infotipikor.com)