MOROWALI – Keresahan masyarakat Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengh terhadap kinerja birokrasi pemerintahan daerah kian memuncak. Tudingan adanya carut-marut dalam pengelolaan birokrasi, khususnya terkait penempatan pejabat struktural, dinilai menjadi salah satu penghambat utama dalam percepatan pembangunan daerah.
Sejumlah elemen masyarakat yang enggan disebutkan namanya menyayangkan bahwa rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Morowali seringkali tidak transparan dan terkesan jauh dari prinsip merit system (sistem berbasis kompetensi). Hal ini berdampak langsung pada lambatnya realisasi program-program strategis yang seharusnya menjadi prioritas bagi kesejahteraan warga.
“Kami melihat banyak posisi kunci diisi oleh orang-orang yang mungkin secara administrasi memenuhi syarat, tetapi kurang memiliki kapabilitas atau rekam jejak yang jelas dalam mendukung pembangunan,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Kritik tajam juga ditujukan kepada mekanisme perencanaan anggaran yang dianggap tidak sinkron dengan kebutuhan riil di lapangan. Masyarakat menilai bahwa ketidakhadiran perwakilan Pemda Morowali dalam Rapat Koordinasi Program Prioritas Gubernur Sulawesi Tengah baru-baru ini (16/7/2026) adalah puncak dari ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menangkap peluang pembangunan dari provinsi.
“Bagaimana mau maju jika koordinasi saja absen? Ini bukan sekadar masalah kehadiran fisik, tapi mentalitas birokrasi yang merasa ‘paling benar’ sendiri. Padahal, dana pembangunan sangat besar, terutama dari sektor industri, tapi hasilnya tidak terasa maksimal bagi rakyat kecil,” tambah sumber lainnya.
Penempatan pejabat yang dianggap politis dan tidak profesional dikhawatirkan akan memperparah inefisiensi pelayanan publik. Masyarakat mendesak Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan tata kelola kepegawaian di lingkup Pemkab Morowali.
“Masyarakat butuh pemimpin yang bersih, kompeten, dan berorientasi pada hasil kerja nyata, bukan sekadar loyalitas buta. Reformasi birokrasi jangan hanya jadi slogan, tapi harus dibuktikan dengan penempatan orang yang tepat di tempat yang tepat (the right man on the right place),” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari BKPSDMD Kabupaten Morowali terkait tudingan tersebut. Namun, desakan agar transparansi dalam mutasi dan promosi jabatan dibuka seluas-luasnya terus bergema di berbagai lapisan masyarakat Morowali.
(Redaksi Infotipikor.com)