MOROWALI – Sebuah catatan miris terjadi dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang digelar di Kabupaten Morowali, Kamis (16/7/2026). Acara strategis yang dipimpin langsung oleh orang nomor satu di Provinsi Sulawesi Tengah tersebut ternyata tidak dihadiri oleh perwakilan resmi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali.
Rapat yang bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi misi “Asta Cita” Presiden serta program prioritas Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, yakni “Berani Cerdas”, ini seharusnya menjadi momentum penting bagi seluruh kabupaten/kota untuk mendapatkan arahan langsung terkait alokasi anggaran dan fokus pembangunan tahun 2026-2027.
Ketiadaan utusan dari Pemda Morowali dalam forum yang diadakan di “kandang” sendiri ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan peserta rakor lainnya. Padahal, Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah penopang ekonomi utama di Sulawesi Tengah, khususnya di sektor industri dan pertambangan.
Sejumlah pihak yang hadir dalam rakor tersebut menyayangkan sikap absennya Pemda setempat. Mereka menilai bahwa kehadiran kepala daerah atau setidaknya Sekretaris Daerah sangat krusial untuk memastikan bahwa program-program prioritas provinsi dapat bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di tingkat kabupaten.
“Ini sangat disayangkan. Rakor ini diadakan di Morowali, namun justru tuan rumah yang tidak hadir. Bagaimana kita bisa mengharapkan sinergi pembangunan jika komunikasi antara provinsi dan kabupaten bahkan tidak terjalin dalam forum resmi seperti ini,” ujar salah satu peserta rakor yang enggan disebutkan namanya.
Ketidakhadiran ini dikhawatirkan akan berdampak pada lambatnya realisasi program-program strategis di Kabupaten Morowali, termasuk penanganan isu-isu krusial seperti infrastruktur pendukung industri, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkab Morowali mengenai alasan ketidakhadiran mereka dalam rakor tersebut. Masyarakat dan pengamat kebijakan publik mendesak agar Pemda Morowali segera memberikan klarifikasi dan menunjukkan komitmen serius dalam mendukung program pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah menuju “Sulteng Sejahtera”.
(Redaksi Infotipikor.com)