BUOL – Polemik seputar pengadaan ayam petelur untuk program ketahanan pangan di beberapa desa di Kecamatan Paleleh terus menuai sorotan. Sejumlah pihak yang enggan disebutkan namanya menuding Pemerintah Kecamatan, dalam hal ini Camat Paleleh, melakukan intervensi terhadap proses pengadaan tersebut.
Menanggapi tudingan tersebut, Camat Paleleh, Lukman, memberikan klarifikasi tegas kepada media Infotipikor.com. Ia membantah keras adanya campur tangan atau intervensi dari pihak kecamatan dalam proses perencanaan, penganggaran, maupun realisasi anggaran desa.
“Pengguna Anggaran itu adalah Desa dan uangnya juga ada di desa. Tidak ada kewenangan apapun dari pemerintah kecamatan untuk melakukan intervensi. Semua diserahkan kepada pemerintah desa, baik perencanaan, penganggaran, maupun realisasi. Semua kewenangan itu diberikan sepenuhnya kepada pemerintah desa,” tegas Lukman.
Lukman menjelaskan bahwa kapasitas pemerintah kecamatan hanya sebatas pada garis koordinasi dan pelaporan kegiatan. Peran kecamatan lebih bersifat sebagai fasilitator jika ada desa yang membutuhkan bimbingan terkait juknis (petunjuk teknis) perencanaan atau pelaksanaan program.
“Kami di kecamatan umumnya hanya sebagai fasilitator. Hampir semua pemerintah desa yang melakukan koordinasi ke kami, baik masalah juknis perencanaan, penganggaran, maupun realisasi, dan kami berkewajiban melayani itu sepanjang yang kami pahami. Jadi, kalau ada informasi yang menyebutkan ada intervensi, itu tidak benar karena bukan kewenangan kami di pemerintah kecamatan,” jelasnya.
Kendala Realisasi di Desa Lilito
Menyinggung kasus spesifik di Desa Lilito yang menjadi sorotan dengan total anggaran mencapai Rp80.000.000, Lukman menyatakan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kecamatan Paleleh belum menerima laporan realisasi penuh atas pengadaan ayam petelur tersebut. Pihaknya tengah berupaya mendorong percepatan penyelesaian masalah antara pemerintah desa setempat dengan pihak penyedia.
“Kami sudah melakukan koordinasi terkait permasalahan yang ada di Desa Lilito. Kami mendesak agar permasalahan ini segera diselesaikan oleh kedua belah pihak, baik pemerintah desa maupun pihak penyedia,” ungkap Lukman.
Program Ketahanan Pangan Adalah Instruksi Pusat
Lukman juga menekankan bahwa Program Ketahanan Pangan merupakan instruksi langsung dari Presiden, serta ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Tugas pemerintah kecamatan adalah memastikan program tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
“Ini instruksi dari atasan di seluruh pemerintah kecamatan, dan kami berkewajiban untuk mendorong agar program ini benar-benar dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada,” tambahnya.
Ia berharap polemik ini dapat segera dihentikan. Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk pihak penyedia, agar kewajiban penyerahan barang dapat segera diselesaikan.
“Insya Allah dalam waktu dekat sudah akan diselesaikan. Sebagai Camat, saya berharap kepada semua masyarakat di Kecamatan Paleleh untuk sama-sama mendukung Program Presiden, terutama program ketahanan pangan, serta mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program Bupati Buol menuju ‘Buol Hebat’,” pungkasnya.
(Moh Fharsi / Redaksi Infotipikor.com)