INFOTIPIKOR.COM | SUBANG – Penetapan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan tanah negara untuk proyek pabrik mobil listrik milik VinFast di Subang, mendapat respons dari tim kuasa hukum para tersangka.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Subang menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Kepala Desa Cibogo berinisial AM dan Ketua BPD Cibogo, terkait dugaan penjualan tanah kas desa seluas sekitar 1,5 hektare yang ditaksir merugikan negara Rp 2,5 milyar.
Pahala Manurung SH,MH, selaku kuasa hukum para tersangka menegaskan, kliennya tidak pernah memiliki niat memperkaya diri sendiri maupun pihak lain secara melawan hukum.
Menurutnya, proses pelepasan lahan dilakukan dalam konteks mendukung percepatan investasi di kawasan industri Subang. Ia menyebut, pada saat itu terdapat komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, sehingga kliennya meyakini langkah yang ditempuh tidak bertentangan dengan aturan.
“Klien kami tidak bertindak sendiri dan tidak ada niat jahat. Semua dilakukan dalam semangat mendukung program investasi daerah,” ujar kuasa hukum dalam keterangannya,Selasa (24/02/2026).
Terkait status tanah kas desa yang disebut tidak boleh diperjualbelikan, kuasa hukum menyatakan hal tersebut masih perlu diuji secara hukum di persidangan.
Pihaknya berpendapat terdapat perbedaan penafsiran mengenai mekanisme pemanfaatan atau pelepasan aset desa untuk kepentingan strategis. Karena itu, menurutnya, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
“Kami akan menguji apakah benar prosedur yang dilakukan melanggar aturan atau justru merupakan bagian dari mekanisme administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Atas penetapan tersangka dan penahanan selama 20 hari oleh Kejari Subang, tim kuasa hukum menyatakan akan mengajukan permohonan penangguhan.
Langkah tersebut akan ditempuh atas penetapan tersangka serta proses lanjut atas penahanan yang dilakukan penyidik.
Selain itu, pihaknya juga akan menghadirkan ahli di bidang hukum administrasi pemerintahan dan tata kelola aset desa, guna memperkuat argumentasi bahwa perkara ini lebih tepat dipandang sebagai persoalan administratif, bukan pidana.
Hormati Proses Hukum
Meski demikian, kuasa hukum menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Mereka memastikan para klien akan bersikap kooperatif selama penyidikan.
Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan proyek industri kendaraan listrik di Subang yang dinilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, aparat penegak hukum menegaskan penindakan dilakukan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan aset negara dan desa serta menciptakan kepastian hukum dalam iklim investasi. (***)