BUOL – Komisi III DPRD Kabupaten Buol menyoroti penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yang dinilai tidak sepenuhnya mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sorotan tersebut mencuat dalam rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buol, Kamis (19/11/2026), di ruang rapat Komisi III DPRD Buol.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi III, Yuddy Priadi, didampingi Sekretaris Komisi Fauzul Rachman Zulfikar Latjanda, S.Kom., Bendahara Komisi Nuraini A. Nouk, serta anggota Komisi III lainnya, yakni Sudirman, S.Pi., Lae Toni Wangi, dan Aprianto M. Hadar.
Turut hadir Kepala Bappeda Kabupaten Buol, Satar MS. Badang, S.E., bersama jajaran struktural Bappeda.
Dalam rapat tersebut, Komisi III meminta agar dokumen RKA Bappeda disusun berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS yang sebelumnya telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Bappeda Satar Badang menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua versi RKA, yakni versi yang mengacu pada KUA-PPAS dan versi berdasarkan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Meski demikian, Komisi III menegaskan hanya akan menerima dan membahas RKA yang berpedoman pada kesepakatan KUA-PPAS.
TPP ASN 2027 Hanya Dianggarkan Enam Bulan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius Komisi III adalah alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN Kabupaten Buol dalam RAPBD 2027.
Pasalnya, anggaran TPP yang tercantum dalam RAPBD 2027 hanya mencakup pembayaran selama enam bulan. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan kesepakatan dalam pembahasan KUA-PPAS sebelumnya, yang telah mengakomodasi pembayaran TPP selama 12 bulan dengan besaran 100 persen.
Anggota Komisi III, Nuraini A. Nouk, meminta penjelasan resmi dari Bappeda terkait perubahan alokasi tersebut. Menurutnya, KUA-PPAS merupakan dasar penyusunan RKA sehingga perubahan kebijakan anggaran harus memiliki penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami dari Komisi III meminta penjelasan, kenapa TPP ASN harus dipotong dan kenapa penyusunan RKA tidak berpedoman pada KUA-PPAS yang sudah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD. Kami juga meminta kejelasan apakah TPP akan dibayarkan penuh atau tidak, serta apa jaminannya,” tegas Nuraini.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Satar MS. Badang, S.E., menjelaskan bahwa penganggaran TPP selama enam bulan dengan besaran 100 persen merupakan kebijakan yang disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga mempertimbangkan rencana pelaksanaan program ketahanan pangan di Kabupaten Buol pada 2027.
Namun, Satar menyebutkan masih terdapat peluang untuk memenuhi pembayaran TPP selama 12 bulan apabila pemerintah daerah memperoleh tambahan dana transfer pada tahun anggaran berjalan.
“Jika di tahun berjalan 2027 terdapat penambahan dana transfer, maka sisa pembayaran TPP dapat dipenuhi hingga 12 bulan,” ungkapnya.
Ketua Komisi III Pertanyakan Perubahan Sepihak
Penjelasan Bappeda tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Komisi III DPRD Buol, Yuddy Priadi. Ia mempertanyakan dasar perubahan alokasi TPP yang sebelumnya telah disepakati dalam KUA-PPAS, tetapi kemudian hanya dianggarkan untuk enam bulan dalam RKA-SKPD RAPBD 2027.
Menurut Yuddy, mekanisme penyusunan anggaran daerah telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia merujuk Pasal 89 dan Pasal 90 terkait KUA-PPAS sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD, Pasal 97 mengenai penyusunan RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati, serta Pasal 101 mengenai verifikasi RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan kesesuaiannya dengan KUA-PPAS dan dokumen perencanaan lainnya.
“Berdasarkan mekanisme, KUA-PPAS merupakan dasar penyusunan RKA di semua SKPD. Kenapa ada perubahan sepihak? Seharusnya hal ini dibahas bersama Banggar. Nanti kita ketemu di Banggar,” tegas Yuddy Priadi.
Bappeda Ungkap Pertimbangan Kemampuan Fiskal Daerah
Sementara itu, Kepala Bappeda Satar Badang kembali menjelaskan bahwa kebijakan penganggaran tersebut tidak terlepas dari pengalaman realisasi keuangan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.
Ia menyebutkan Kabupaten Buol pernah memperoleh tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur sebesar Rp49 miliar pada 2024 dan Rp77 miliar pada 2025.
Selain itu, terdapat potensi efisiensi anggaran hingga Rp65 miliar yang bersumber dari kebijakan pemerintah pusat terkait pendanaan sektor pendidikan, kesehatan, dan kebijakan sosial (P3K).
Namun, potensi efisiensi maupun tambahan dana tersebut masih bergantung pada realisasi kebijakan pemerintah pusat serta ketersediaan anggaran.
Apabila tambahan dana tersebut terealisasi, pemerintah daerah memperkirakan anggaran itu dapat dimanfaatkan untuk melengkapi pembayaran TPP ASN hingga 12 bulan sekaligus memperkuat pembiayaan program prioritas lainnya.
Meski diwarnai sejumlah catatan kritis terkait konsistensi penyusunan RKA-SKPD dan kepastian pembayaran TPP ASN, rapat kerja Komisi III bersama Bappeda Kabupaten Buol tetap dilanjutkan dengan pembacaan serta pemaparan rencana kerja Bappeda.
Komisi III menegaskan pentingnya konsistensi antara dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati dengan penyusunan RKA-SKPD, agar proses penganggaran RAPBD 2027 berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Moh Fharsi)

