ACEH TENGGARA – Penanganan kasus dugaan pemalsuan produk penetapan Isbat Nikah di wilayah hukum Polres Aceh Tenggara menuai sorotan. Setelah hampir empat tahun bergulir tanpa kepastian hukum, pelapor akhirnya mengambil langkah tegas dengan mengadukan penyidik yang menangani perkara tersebut ke Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Aceh Tenggara.
Pengaduan itu dilayangkan karena pelapor menilai proses penanganan perkara sejak Januari 2023 terkesan berlarut-larut, tidak transparan, dan diduga tidak berjalan secara profesional serta objektif.
Dalam pengaduannya, pelapor mengungkapkan sedikitnya tujuh persoalan serius yang meminta perhatian dan pemeriksaan Propam.
Pertama, pelapor mempertanyakan integritas dan profesionalitas penyidik. Pasalnya, sejumlah dokumen yang diduga menjadi alat bukti telah diserahkan, mulai dari penetapan Mahkamah Syar’iyah yang diduga palsu, surat keterangan resmi dari Mahkamah Syar’iyah Kutacane yang disebut menyatakan penetapan tersebut tidak benar, buku nikah yang diduga dimanipulasi, hingga dokumen KK, akta kelahiran, ijazah, data bantuan Dapodik, dan surat keterangan nikah tidak tercatat dari Desa Kampung Melayu Gabungan.
Kedua, pelapor menduga adanya perlakuan tidak berimbang antara dirinya dengan pihak terlapor. Bahkan, pelapor mengaku memiliki kesan bahwa penyidik justru lebih terkesan membela pihak terlapor daripada mengungkap fakta berdasarkan alat bukti yang tersedia.
Ketiga, laporan tersebut disebut pernah dihentikan pada 2024 melalui SP2HP dengan alasan tidak memenuhi unsur pidana. Namun, pelapor mempertanyakan dasar penghentian tersebut karena tidak mendapatkan penjelasan terperinci mengenai unsur pidana yang dianggap tidak terpenuhi. Pelapor juga mempersoalkan gelar perkara yang disebut tidak melibatkan dirinya.
Pelapor turut menyoroti keterangan yang mengaitkan asal-usul penetapan yang diduga palsu dengan mantan hakim almarhum ABD GOHNI. Menurut pelapor, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Keempat, pelapor menyebut empat orang saksi telah memberikan keterangan, yakni Rully Pardian, S.H., mantan Ketua KUA Babussalam; Sawadi Harahap, yang namanya tercantum dalam penetapan tetapi disebut membantahnya di hadapan penyidik; Nrm Br Hrhp, yang menyatakan isi penetapan tidak benar; serta salah seorang pegawai KUA Babussalam.
Kelima, pada 2025 perkara tersebut kembali dibuka setelah pelapor menyerahkan sejumlah bukti baru atau novum, di antaranya putusan inkrah Mahkamah Tinggi Aceh, akta kelahiran, dan ijazah yang diduga memuat data tidak benar.
Gelar perkara pertama setelah perkara kembali dibuka disebut berlangsung pada 20 April 2025. Pelapor juga menyampaikan bahwa Kapolres Aceh Tenggara saat itu, Yulhendri, sempat menyatakan dokumen tersebut dapat menjadi novum baru.
Keenam, muncul dugaan adanya hubungan kekerabatan antara penyidik berinisial Aiptu ZSg dengan pihak terlapor. Informasi tersebut dinilai perlu diklarifikasi secara serius oleh Propam untuk memastikan ada atau tidaknya potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara.
Ketujuh, pelapor menegaskan bahwa penyidik merupakan aparat penegak hukum yang harus bekerja berdasarkan fakta, bukan bertindak seolah-olah menjadi pembela salah satu pihak.
Menurut pelapor, prinsip Equality Before the Law atau persamaan kedudukan di hadapan hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu. Setiap laporan masyarakat wajib ditangani secara profesional, transparan, dan tidak memihak.
Propam Diminta Periksa Penyidik, Jangan Biarkan Perkara Berlarut
Melalui pengaduan tersebut, pelapor meminta Propam Polres Aceh Tenggara segera melakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang menangani perkara, termasuk mengevaluasi proses penghentian laporan pada 2024, pembukaan kembali perkara pada 2025, penanganan alat bukti dan saksi, serta dugaan hubungan kekerabatan antara penyidik dengan pihak terlapor.
Pelapor menegaskan, pengaduan ini bukan semata-mata bentuk ketidakpuasan terhadap proses penyidikan, melainkan upaya mendapatkan kepastian hukum dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara.
Kini, Propam dituntut menunjukkan keseriusannya dalam menguji setiap dugaan yang disampaikan pelapor.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tidak cukup dibangun melalui slogan profesionalitas, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata, keberanian melakukan pengawasan internal, dan penegakan kode etik tanpa pandang bulu.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara juga tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan dan penjelasan yang transparan. (Habib)

