PALU – Menanggapi santernya wacana pergantian Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dari Fraksi Partai Demokrat, Idrus Hadaddo tokoh politik asal Palu menegaskan sikap penolakannya.
Ia menyatakan bahwa Syarifuddin Hafid sangat layak dan harus tetap melanjutkan amanahnya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulteng hingga masa jabatan berakhir pada tahun 2029.
Idrus menilai wacana yang beredar di sejumlah media massa tersebut tidak memiliki urgensi dan sebaiknya tidak perlu dilanjutkan. Menurutnya, isu pergantian ini hanya akan mengganggu stabilitas dan konsentrasi kepemimpinan di parlemen daerah.
Menyoroti isu “kesepakatan internal” yang diduga menjadi dasar wacana pergantian tersebut, Idrus dengan tegas menyebut hal itu tidak berdasar. Ia menekankan bahwa segala keputusan politik dan organisasi harus tunduk pada regulasi resmi, bukan sekadar kesepakatan informal.
“Terkait dengan berita media soal wacana pergantian pimpinan DPRD Provinsi Sulteng dari Fraksi Partai Demokrat, menurut saya tidak perlu dilanjutkan dan dilakukan. Meskipun ada isu kesepakatan internal, itu tidak berdasar. Semua harus kembali pada ketentuan dan peraturan yang ada, baik di internal Partai Demokrat, Tata Tertib DPRD, maupun aturan perundang-undangan lainnya,” tegas Idrus dalam keterangan resminya, Rabu (28/10/2026).
Lebih lanjut, Idrus mengimbau kepada semua pihak, khususnya internal partai, untuk dewasa dalam berpolitik dan menghormati proses serta aturan yang berlaku. Ia meyakini bahwa dengan berpegang teguh pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan Tata Tertib DPRD, stabilitas politik di Sulteng akan terjaga.
“Kepentingan partai dan daerah harus dilandasi oleh hukum dan regulasi yang sah. Mari kita dukung Syarifuddin Hafid untuk fokus menyelesaikan tugas dan amanah rakyat, menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan hingga akhir masa jabatan di tahun 2029 nanti,” tutup Idrus. (Herman Makuaseng