Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    Home»Daerah»Anomali DBHP Purwakarta Rp71,7 Miliar: KMP Desak Kejaksaan Bongkar Dugaan Keuntungan Korporasi, Ketua Sudah di BAP 
    Daerah

    Anomali DBHP Purwakarta Rp71,7 Miliar: KMP Desak Kejaksaan Bongkar Dugaan Keuntungan Korporasi, Ketua Sudah di BAP 

    By RedaksiOktober 26, 2026Tidak ada komentar3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    PURWAKARTA – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) kembali menyuarakan desakan keras kepada aparat penegak hukum (APH), terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHP) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016–2018.

    Ketua KMP, Zaenal Abidin, menyatakan bahwa anomali anggaran yang merugikan hak desa ini harus dibongkar hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri indikasi adanya keuntungan yang dinikmati oleh korporasi atau pihak tertentu di balik keputusan kebijakan daerah.

    “Keseriusan dan nyali APH sedang diuji. Ketua KMP telah menjalani BAP pada 7 Oktober 2026 dan dokumen pendukung telah kami serahkan ke Kejaksaan. Kini publik menunggu, apakah data akan dicocokkan hingga terang benderang atau hanya berhenti di permukaan,” tegas Zaenal dalam keterangan persnya, Senin (26/10/2026).

    Potret Anomali: Temuan BPK vs Peraturan Daerah

    Zaenal, menyoroti adanya ketidaksesuaian data yang mencolok antara temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan peraturan daerah yang berlaku. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 19A/LHP/XVIII.BDG/05/2019, tercatat kewajiban DBHP TA 2016–2017 yang belum ditransfer dan masalah penganggaran TA 2018 dengan nilai total mencapai Rp71,7 miliar.

    Baca Juga:  Sikap Resisten PT Indorama  Polychem Terhadap Kontrol  Sosial: KMP Desak DLH Purwakarta Lakukan Peneriksaan  Faktual Libatkan Tipidtet dan  Media

    Namun, KMP menemukan fakta bahwa dalam Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018 dan Perbup Nomor 162 Tahun 2018, alokasi DBHP justru dicantumkan sebesar Rp0.

    “Jika alokasi menjadi nol, apa dasar keputusannya? Sementara kewajiban menumpuk. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, ini soal hak desa yang hilang dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Zaenal.

    Tidak Ada KLB, Dasar Penundaan Apa?

    KMP juga mempertanyakan narasi penundaan pembayaran DBHP. Dalam RDPU bersama DPRD pada Agustus 2025, Ketua DPRD menegaskan bahwa pada TA 2016–2018 tidak terjadi Keadaan Luar Biasa (KLB).

    “Jika tidak ada KLB, maka tidak ada alasan hukum untuk menunda atau tidak menganggarkan DBHP. Kewajiban ini bukan pilihan kebijakan, melainkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mewajibkan alokasi minimal 10 persen,” tambahnya.

    Baca Juga:  KMP Kembali Surati Kejari Purwakarta! Anomali DBHP 2016–2025 Disorot, Dugaan Unsur Tipikor Diminta Didalami

    Desak Uji Pernyataan Pejabat dan Dugaan Keuntungan Korporasi

    Lebih lanjut, KMP mendesak Kejaksaan untuk melakukan rekonsiliasi data secara menyeluruh. Hal ini termasuk menguji pernyataan mantan Bupati Dedi Mulyadi pada November 2025 yang mengaitkan penundaan DBHP dengan strategi pembangunan, serta menelaah pemberitaan terkait pengelolaan APBD tahun 2016.

    Yang tak kalah penting, KMP meminta APH tidak hanya berhenti pada pembuktian tunggakan, namun juga menyelidiki motif di balik keputusan tersebut.

    “Kami mendesak pemeriksaan terhadap mantan Bupati Dedi Mulyadi, mantan Bupati Anne Ratna Mustika, dan pejabat terkait. Penelusuran harus sampai pada ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang berujung pada keuntungan bagi korporasi. Siapa yang mengambil keputusan, apa dasarnya, dan siapa yang diuntungkan, harus terjawab,” pungkas Zaenal.

    Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri Purwakarta belum merilis perkembangan terbaru mengenai status penyelidikan kasus ini pasca-penerimaan dokumen dari KMP. (Redaksi)

     

    Views: 111
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Redaksi
    • Website

    Berani Karena Benar Tertutup Karena Salah

    Related Posts

    Firmansyah Raih Suara Terbanyak dalam Pemilihan BPD Dusun 2 Desa Campaka

    November 22, 2026

    Kabupaten Sleman Borong Tiga Penghargaan pada Puncak Temu Pendidik Nusantara XIII

    November 21, 2026

    Tender Rumah Layak Huni Rp3,57 Miliar di Morowali Disorot! Perusahaan Tanpa Pengalaman Lolos, Pokja Diduga Terapkan Standar Ganda

    November 21, 2026

    Comments are closed.

    Berita Terbaru

    Firmansyah Raih Suara Terbanyak dalam Pemilihan BPD Dusun 2 Desa Campaka

    November 22, 2026

    DPD PPII Jawa Barat Dukung Semarak Harkannas ke-13 di Tangerang, Dorong Lahirnya Atlet Maser Profesional

    November 22, 2026

    Kabupaten Sleman Borong Tiga Penghargaan pada Puncak Temu Pendidik Nusantara XIII

    November 21, 2026

    Tender Rumah Layak Huni Rp3,57 Miliar di Morowali Disorot! Perusahaan Tanpa Pengalaman Lolos, Pokja Diduga Terapkan Standar Ganda

    November 21, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.