Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    Home»Daerah»Integritas Aparat Diuji: KMP Desak Kejari Purwakarta Telusuri Dugaan Anomali DBHP Senilai Miliaran Rupiah
    Daerah

    Integritas Aparat Diuji: KMP Desak Kejari Purwakarta Telusuri Dugaan Anomali DBHP Senilai Miliaran Rupiah

    By RedaksiOktober 15, 2026Tidak ada komentar3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    PURWAKARTA – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kabupaten Purwakarta periode Tahun Anggaran (TA) 2016–2025. Kasus ini bukan sekadar soal keterlambatan pembayaran, melainkan menyangkut kepastian hak keuangan desa, legalitas penganggaran, dan potensi kerugian negara.

    Ketua KMP, Ir. Zaenal Abidin, MP., menyatakan bahwa desakan ini lahir dari temuan sejumlah anomali serius yang berpotensi mengandung unsur tindak pidana korupsi. “Jangan sampai laporan masyarakat hanya berhenti pada administrasi. Yang perlu dijawab adalah ke mana hak keuangan desa, bagaimana dasar pembayaran lintas tahun, dari mana sumber dananya, serta siapa yang bertanggung jawab,” tegas Zaenal dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

    Kronologi dan Tindak Lanjut Hukum

    Sebelumnya, KMP telah menyampaikan permohonan atensi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Surat Nomor 0235/KMP/PWK/1/2026 tertanggal 21 Januari 2026. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke jalur kelembagaan Kejaksaan.

    Pada 6 Oktober 2026, Kejari Purwakarta mengeluarkan surat Nomor B-3419/M.2.14.2/Dek.1/10/2026 yang memberitakan bahwa laporan telah ditindaklanjuti dengan penelitian. Sehari setelahnya, pada 7 Oktober 2026, Ketua KMP telah memberikan keterangan lengkap serta menyerahkan dokumen pendukung, data kronologi, dan bahan analisis kepada penyidik Kejari Purwakarta.

    Baca Juga:  RAPBD Buol 2027 Capai Rp909,8 Miliar, Pertanian dan Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas

    Tiga Poin Utama Dugaan Anomali

    Berdasarkan telaah dokumen yang diserahkan KMP, terdapat tiga poin krusial yang perlu diuji secara objektif oleh aparat penegak hukum:

    1. Dugaan Pergeseran Alokasi TA 2016–2018: Terdapat indikasi DBHP senilai sekitar Rp71,7 miliar yang tidak disalurkan atau mengalami pergeseran alokasi. Status kewajiban dan realisasi dana ini perlu diverifikasi ulang.
    2. Perubahan Penganggaran Mencurigakan: KMP mempertanyakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018 dan Perbup Nomor 162 Tahun 2018, yang menetapkan belanja bagi hasil pajak tahun 2018 sebesar Rp0 (nol rupiah). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penghapusan atau penundaan kewajiban tersebut.
    3. Pembayaran Lintas Tahun Tanpa Dasar Jelas: KMP meminta kejelasan mengenai mekanisme pembayaran sebagian kewajiban pada TA 2019 dan pembayaran lanjutan pada TA 2025. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah seluruh pembayaran tersebut memiliki dasar hukum, mekanisme penganggaran, dan sumber pendanaan yang sah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

    Baca Juga:  Komisi III DPRD Buol Soroti RKA-SKPD Tak Berpedoman pada KUA-PPAS, TPP ASN 2027 Hanya Dianggarkan Enam Bulan

    Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas

    KMP menekankan bahwa mereka tidak meminta siapapun dinyatakan bersalah sebelum proses pembuktian hukum selesai. Namun, publik menuntut pemeriksaan yang profesional, independen, dan bebas dari intervensi.

    “Integritas penegakan hukum tidak cukup dibuktikan melalui surat tindak lanjut. Integritas harus tercermin dalam kesungguhan mengungkap fakta, menguji pertanggungjawaban, dan menindaklanjuti temuan sesuai hukum,” tambah Zaenal.

    Hingga saat ini, publik masih menunggu kejelasan substansi persoalan dan langkah konkret berikutnya dari Kejari Purwakarta. Kasus ini menjadi ujian berat bagi keberanian aparat penegak hukum dalam menelusuri fakta anomali DBHP tanpa pandang bulu demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah. (Redaksi)

     

    Views: 129
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Redaksi
    • Website

    Berani Karena Benar Tertutup Karena Salah

    Related Posts

    Firmansyah Raih Suara Terbanyak dalam Pemilihan BPD Dusun 2 Desa Campaka

    November 22, 2026

    Kabupaten Sleman Borong Tiga Penghargaan pada Puncak Temu Pendidik Nusantara XIII

    November 21, 2026

    Tender Rumah Layak Huni Rp3,57 Miliar di Morowali Disorot! Perusahaan Tanpa Pengalaman Lolos, Pokja Diduga Terapkan Standar Ganda

    November 21, 2026

    Comments are closed.

    Berita Terbaru

    Firmansyah Raih Suara Terbanyak dalam Pemilihan BPD Dusun 2 Desa Campaka

    November 22, 2026

    DPD PPII Jawa Barat Dukung Semarak Harkannas ke-13 di Tangerang, Dorong Lahirnya Atlet Maser Profesional

    November 22, 2026

    Kabupaten Sleman Borong Tiga Penghargaan pada Puncak Temu Pendidik Nusantara XIII

    November 21, 2026

    Tender Rumah Layak Huni Rp3,57 Miliar di Morowali Disorot! Perusahaan Tanpa Pengalaman Lolos, Pokja Diduga Terapkan Standar Ganda

    November 21, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.