BUOL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol terus memperkuat tata kelola data pemerintahan demi mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan terarah. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Workshop Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dan Kualitas Data Statistik Sektoral Kabupaten Buol Tahun 2026.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buol ini berlangsung di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buol, pada Rabu (7/10/2026). Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPS Kabupaten Buol, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau wakilnya, serta perwakilan dari berbagai instansi daerah.
Data sebagai Fondasi Pembangunan
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Buol menegaskan bahwa penguatan kualitas data bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian fundamental dari perubahan tata kelola pemerintahan menuju budaya kerja berbasis data (data-driven governance).
“Data memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang baik harus didukung oleh data yang baik,” tegas Wakil Bupati.
Pemkab Buol memberikan apresiasi tinggi kepada BPS Kabupaten Buol atas inisiatif pelaksanaan workshop ini. Penerapan prinsip SDI di daerah dinilai krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah memiliki dasar empiris yang kuat, sehingga program-program pembangunan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Peran OPD sebagai Produsen Data
Wakil Bupati menekankan bahwa dalam ekosistem SDI, seluruh OPD memiliki peran vital sebagai produsen data. Setiap instansi dituntut untuk menghasilkan data yang memenuhi prinsip-prinsip SDI, termasuk kesesuaian standar, keterbukaan, dan interoperabilitas.
Selain itu, OPD juga wajib menyertakan metadata (data tentang data) yang lengkap saat menyerahkan informasi kepada wali data. Hal ini penting untuk menjamin transparansi dan kemudahan pelacakan sumber data.
“Kualitas data menjadi perhatian utama, mulai dari relevansi, akurasi, ketepatan waktu, keterbandingan, hingga kemudahan akses dan pemanfaatannya oleh antarinstansi,” tambahnya.
Harapan Perbaikan Nyata
Melalui workshop ini, Pemkab Buol berharap tidak hanya terjadi peningkatan pemahaman teoritis bagi para peserta, tetapi juga menghasilkan perbaikan nyata dalam siklus pengelolaan data di masing-masing OPD. Proses tersebut mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan kualitas, penyusunan metadata, pemutakhiran, hingga penyebarluasan data.
Dengan tata kelola data sektoral yang semakin kuat, diharapkan Kabupaten Buol dapat menyusun kebijakan publik yang lebih presisi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung integrasi data nasional dalam kerangka Satu Data Indonesia. (Moh Fharsi)