BUOL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol terus melakukan pembenahan serius dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek perencanaan, penganggaran, pengendalian internal, hingga manajemen risiko. Komitmen ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Internal Perangkat Daerah yang berlangsung di Aula Pobokidan, Kantor Bupati Buol, pada Senin (24/8/2026).
Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, M.M., Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian Setda, serta para Camat se-Kabupaten Buol. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
Selain evaluasi eksternal, Pemkab Buol juga menyerahkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025–2026 serta Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP kepada pihak BPKP. Langkah ini menunjukkan transparansi dan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal.
Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, menekankan bahwa pengelolaan pemerintahan yang baik harus dibangun melalui keterkaitan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Menurutnya, program pemerintah tidak boleh hanya sekadar memenuhi ketentuan administratif, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“BPKP mendorong perangkat daerah untuk memperkuat budaya sadar risiko, meningkatkan kapasitas aparatur, membangun koordinasi antar sektor, serta menghadirkan inovasi dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan,” ujar Agus Yulianto.
Menyambut baik hasil evaluasi dan pendampingan tersebut, Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, meminta agar temuan dan rekomendasi dari BPKP tidak berhenti sebagai dokumen administratif belaka. Ia menginstruksikan setiap OPD untuk menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar perbaikan yang konkret dan berkelanjutan.
“Yang terpenting adalah bagaimana hasil evaluasi ini menjadi bahan untuk kita melakukan perbaikan bersama. Kita harus bekerja secara konsisten, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Bupati Risharyudi.
Melalui evaluasi ini, Pemkab Buol menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki penerapan SPIP, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta memperkuat akuntabilitas kinerja. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil (result-oriented), sehingga setiap kebijakan publik benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Buol. (Moh Fharsi)