Penulis : Moh Fharsi
Editor : Herman Makuaseng
INFOTIPIKOR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol dalam kurun waktu 1 tahun, telah berhasil membahas Lima Belas buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). 15 Raperda yang di telah bahas di DPRD Kabupaten Buol ini, empat diantaranya Perda inisiatif/prakarsa DPRD.
Sekertaris Dewan (Sekwan) Munawir A. Nouk, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kelima belas perda yang telah dan sementara dalam pembahasan di DPRD, adalah bagian penting dari tugas dan fungsi kelembagaan.
“Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi kegislasi, kami berkewenangan untuk memproduk peraturan berskala daerah, baik itu inisiatif dari DPRD itu sendiri maupun prakarsa dari Pemda, dan alhamdulillah kelima belas perda yang telah dan sementara dibahas, beberapa dari perda menunggu untuk ditetapkan, dan merupakan kepentingan masyarakat,” ungkap Munawir.
Diketahui lima belas perda yang telah dan sementara dibahas merupakan inisiatif dari DPRD dan Pemda, adapun Perda itu meliputi :
1. Perda tentang penghormatan dan perlindungan penyandang disabilitas, prakarsa DPRD (menunggu di tetapkan.
2. Perda tentang pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, prakarsa DPRD (belum ada NA).
3. Perda tentang penyelenggaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan, prakarsa DPRD (menunggu ditetapkan).
4. Perda tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, prakarsa DPRD (sudah selesai di lakukan harmonisasi dan siap untuk diparipurnakan untuk ditetapkan sebagai Raperda.
5. Perda tentang inovasi daerah, prakarsa Perda (belum ada NA).
6. Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah no 1 Tahun 2017 tentang perangkat desa, prakarsa Pemda (dalam tahap pembahasan di Bapemperda.
7. Perda tentang perubahan atas Peraturan Daerah no 12 tahun 2018 tentang Badan Pemusyawaratan Desa, prakarsa Pemda (tidak ada Na).
8. Raperda tentang penertiban hewan ternak, prakarsa Pemda (menunggu ditetapkan).
9. Perda tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Buol tahun 2024-2044, prakarsa Pemda (menunggu rekomendasi dari Dinas Perindustrian Provinsi untuk di ajukan harmonisasi di Kanwil Kemenkumham.
10. Perda tentang pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemda Buol (menunggu hasil fasilitasi).
11. Perda tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Buol tahun 2025, prakarsa Pemda (menunggu ditetapkan).
12. Perda tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Berkah Buol tahun 2025, prakarsa Pemda (menunggu hasil penyempurnaan).
13. Perda tentang pembentukan, susunan serta perangkat Pemda, inisiatif Pemda (belum ada Na).
14. Perda tentang kerja sama Daerah Pemda, prakarsa Pemda (menunggu ditetapkan).
15. Perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, prakarsa Pemda (proses pembahasan).
Sementara itu, Ketua DPRD Ryan Nathaniel Kwendi dalam keterangannya menyampaikan, bahwa proses pengusulan rancangan peraturan daerah melalui tahap yang cukup selektif dibahas, dikaji, kemudian dilakukan sinkronisasi.
“Perda adalah prodak hukum yang bersifat mengikat, maka dari itu kami sangat berhati-hati dalam membahas ini. Setelah dibahas kami akan melaksanakan harmonisasi sampai ke tingkat Kementerian, demi memastikan bahwa prodak hukum yang dihasilkan tidak kontradiktif dengan aturan setingkat di atas Perda,” pungkas Ryan Nathaniel Kwendi.