INFOTIPIKOR.COM | JAKARTA – Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi, menjadi pembicara kunci dalam sebuah diskusi peringati ulang tahun ketiga Dewisnu Foundation yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (12/03/2021) petang.
Memulai diskusinya, Wamen Budi Arie mengatakan, membangun daerah wisata itu memerlukan waktu yang cukup lama, Bali saja, kata dia telah ditetapkan sebagai daerah wisata oleh VOC (Belanda) sejak tahun 1900an.
Daerah wisata super prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Bali baru seperti Danau Toba, Mandalika atau Likupang pun membutuhkan waktu dan proses lama, apalagi adanya pandemi covid-19.
“Menurut literatur yang saya baca, krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 ini, merupakan krisis kedua terparah setelah perang dunia kedua,” kata Budi Arie.
Sektor pariwisata juga merasakan hantaman pandemi ini. Ini juga ditandai dengan rute penerbangan internasional anjlok hingga 90 persen.Sektor logistik turun hingga 30 persen, sehingga pukulan ekonomi akibat pandemi ini cukup terasa.
‘Bagaimana mau datang wisatawan asing kalau penerbangan dilarang, tapi kita mengandalkan wisatawan domestik dan proses vaksinasi ini bisa cepat hingga bisa mempercepat lepulihan,” ucap Ketua Umum DPP Projo ini.
Olehnya, Budi Arie menyambut adanya usulan jika seluruh Bali harus segera divaksin, agar segera pulih kondisinya dan wisatanya kembali bangkit.Budi Arie juga menegaskan, Desa Wisata itu hanya bisa berkembang, jika ada keterlibatan semua pihak, dari perangkat desa hingga masyarakatnya.
“Jadi bagaimana desa wisata itu bisa berkembang kalau Kepala Desa tidak peduli, dan masyarakat juga tidak proaktif, meski ada kucuran dana dari pemerjntah Pusat,” pungkas Budi Arie.
Tren desa membangun wisata bisa terbaca, dengan peningkatan alokasi APBDes, dimana besarannya semakin signifikan.
“Jumlah desa yang mandiri membangun wisata semakin meningkat, dari 612 desa di tahun 2017, menjadi 817 desa di tahun 2018, lalu melonjak jadi 4.071 desa pada tahun 2019,” tambah Ketua Umum DPP Projo ini.
APBDes yang dialokasikan untuk desa wisata juga meningkat, dari Rp.123 Miliar pada tahun 2018 dan tahun 2019 sudah mencapai Rp552 Miliar.(Man)