Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    Home»Daerah»DPP PPMI Desak Mabes Polri Usut Ditjen Bina Penta, Diduga Lindungi TKA Ilegal di PT Askon Morowali
    Daerah

    DPP PPMI Desak Mabes Polri Usut Ditjen Bina Penta, Diduga Lindungi TKA Ilegal di PT Askon Morowali

    By RedaksiOktober 5, 2026Updated:Oktober 5, 2026Tidak ada komentar2 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Ketua DPP PPMI Idrus H.Hafid Hadaddo, S.H, (foto: istimewa)
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    PALU – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) mendesak agar Direktorat Jenderal Pembinaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Bina Penta) Kementerian Ketenagakerjaan RI segera diusut dan diperiksa oleh Mabes Polri. Langkah ini diambil menyusul kerusuhan berkepanjangan antara warga Desa Matarape, Kecamatan Sombori Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dengan perusahaan tambang nikel PT Astima Konstruksi (ASKON).

    Ketua DPP PPMI, Idrus Hadaddo, S.H, dalam siaran persnya pada Senin 05 Oktober 2026 di Palu  menyatakan bahwa Ditjen Bina Penta diduga kuat mengetahui adanya keresahan dan kerusuhan di Matarape namun tidak mengambil tindakan tegas.

    “Ditjen Bina Penta harus diusut dan diperiksa Mabes Polri. Karena mereka yang mengetahui persis hingga kini terjadi keresahan dan kerusuhan di Matarape,” tegas Idrus.

    Baca Juga:  Dari Sleman untuk Indonesia, PEWARNA Gaungkan Persatuan Lewat Doa Lintas Agama dan Apresiasi Tokoh Inspirati

    Dugaan Kuat TKA Pakai Visa Kunjungan

    Idrus, yang juga merupakan putra asli Menui Kepulauan, menyoroti dugaan kuat bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT Askon bekerja tanpa memenuhi aspek legalitas sebagaimana ketentuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

    Lembaga tersebut menemukan indikasi bahwa TKA ilegal datang ke Indonesia melalui Kota Kendari—kantor pusat PT Askon—dan hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja yang sah untuk beroperasi di Indonesia.

    “Kuat dugaan temuan lembaga kami bahwa TKA bekerja hanya menggunakan Visa kunjungan. Bukan visa bekerja di Indonesia,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Idrus menduga adanya praktik ‘imunitas’ atau perlindungan terhadap para TKA ilegal tersebut. Ia mengklaim bahwa setiap kali dilakukan razia terhadap orang asing, informasi tersebut selalu bocor sehingga para TKA dapat disembunyikan dan lolos dari penindakan.

    Baca Juga:  Tender Rumah Layak Huni Rp3,57 Miliar di Morowali Disorot! Perusahaan Tanpa Pengalaman Lolos, Pokja Diduga Terapkan Standar Ganda

    Desak Kapolri Turun Tangan

    Menyikapi situasi yang kian memanas dan berpotensi memicu konflik horizontal yang lebih luas, PPMI juga mendesak Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ari Seto untuk memberikan atensi serius.

    “Tolong Kapolri mengusut tuntas peristiwa Matarape. Mengingat ketertiban dan keamanan masyarakat di kepulauan Menui Kepulauan sangat terganggu,” pungkas Idrus.

    Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Askon maupun Ditjen Bina Penta Kemenaker belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan pelanggaran penggunaan TKA ilegal yang dilayangkan oleh DPP PPMI. (***)

    Views: 993
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Redaksi
    • Website

    Berani Karena Benar Tertutup Karena Salah

    Related Posts

    Firmansyah Raih Suara Terbanyak dalam Pemilihan BPD Dusun 2 Desa Campaka

    November 22, 2026

    Kabupaten Sleman Borong Tiga Penghargaan pada Puncak Temu Pendidik Nusantara XIII

    November 21, 2026

    Tender Rumah Layak Huni Rp3,57 Miliar di Morowali Disorot! Perusahaan Tanpa Pengalaman Lolos, Pokja Diduga Terapkan Standar Ganda

    November 21, 2026

    Comments are closed.

    Berita Terbaru

    Firmansyah Raih Suara Terbanyak dalam Pemilihan BPD Dusun 2 Desa Campaka

    November 22, 2026

    DPD PPII Jawa Barat Dukung Semarak Harkannas ke-13 di Tangerang, Dorong Lahirnya Atlet Maser Profesional

    November 22, 2026

    Kabupaten Sleman Borong Tiga Penghargaan pada Puncak Temu Pendidik Nusantara XIII

    November 21, 2026

    Tender Rumah Layak Huni Rp3,57 Miliar di Morowali Disorot! Perusahaan Tanpa Pengalaman Lolos, Pokja Diduga Terapkan Standar Ganda

    November 21, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.