Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    Home»Daerah»Media Ralat Nominal, Tetap Desak PPL Lombang Jawab Dugaan Pemborong Proyek Irigasi Rp100 Juta
    Daerah

    Media Ralat Nominal, Tetap Desak PPL Lombang Jawab Dugaan Pemborong Proyek Irigasi Rp100 Juta

    By RedaksiApril 20, 2026Tidak ada komentar1 Min Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    INFOTIPIKOR.COM | INDRAMAYU – Media http://infotipikor.com meralat kesalahan penulisan anggaran pada surat klarifikasi ke PPL Desa Lombang. Nominal yang benar untuk proyek irigasi tersier di Blok Cengkaleng adalah Rp 100 Juta APBN TA 2026, bukan Rp165 juta. Ralat resmi sudah dikirim melalui Surat Nomor 03/KF/IT/IV/2026 tanggal 20 April 2026.

    Media Infotipikor.com melalui Kepala Biro Indramayu Afifudin, menyebut kekeliruan murni salah ketik redaksi. “Kami menyampaikan permintaan  maaf soal angka. Yang benar Rp 100 Juta untuk 67 hektare sesuai papan proyek. Namun  substansi dugaan pelanggaran swakelola tetap kami kejar,” tegas Afifudin, Minggu (20/4/2026). Proyek tersebut tercatat merupakan swakelola oleh Kelompok Tani Rawa Kidang.

    Baca Juga:  Miliaran Anggaran Makan-Minun Pemda Purwakarta Diduga Mengalir ke Lintas Institusi

    Meski nominal diluruskan, PPL Desa Lombang belum menjawab surat klarifikasi pertama hingga batas waktu 15 April 2026. Padahal hasil investigasi lapangan 19-20 April 2026 ditemukan dugaan kuat pekerjaan justru dikerjakan pemborong, bukan kelompok tani. Sesuai Perpres 12/2021, swakelola wajib dikerjakan langsung oleh kelompok masyarakat.

    Peristiwa ini sudah ditembuskan ke Inspektorat Kabupaten Indramayu dan UPTD KPP Juntinyuat. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi PPL sesuai UU Pers. Menghalangi kerja jurnalistik diancam pidana 2 tahun Pasal 18 UU Pers. (Afifudin)

    Post Views: 67
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Redaksi
    • Website

    Berani Karena Benar Tertutup Karena Salah

    Related Posts

    Kepala Desa Campaka Manfaatkan Media Digital untuk Tingkatkan Literasi Warga

    April 22, 2026

    Walikota Bandung Muhammad Farhan Hadiri Halal Bi Halal FPLKP Kota Bandung di Graha Telkom

    April 22, 2026

    May Day Kota Bandung Rayakan dengan Jalan Sehat, Pasar Murah  Hingga Layanan Publik

    April 21, 2026

    Comments are closed.

    Berita Terbaru

    Kepala Desa Campaka Manfaatkan Media Digital untuk Tingkatkan Literasi Warga

    April 22, 2026

    TMMD Sengkuyung Tahap II Resmi Dibuka, Harda Harap Kesejahteraan Masyarakat Meningkat

    April 22, 2026

    Walikota Bandung Muhammad Farhan Hadiri Halal Bi Halal FPLKP Kota Bandung di Graha Telkom

    April 22, 2026

    Untad Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur RPL di Buol, Dorong Peningkatan SDM Lokal

    April 22, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.