BUOL – Pengelolaan dana operasional Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Tadulako (Untad) di Kabupaten Buol menjadi sorotan. Dana sebesar Rp60 juta yang bersumber dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Buol kini dipertanyakan menyusul pengakuan mantan bendahara PSDKU terkait penggunaan sebagian anggaran dan penyerahan sisa dana kepada Moh. Nur Korompot, yang disebut sebagai utusan khusus Bupati Buol untuk menangani pembangunan kampus dan program PSDKU.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi pengelolaan, kejelasan aliran dana, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Buol.
Informasi yang dihimpun media ini dari seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan adanya dana operasional sebesar Rp60 juta yang masuk melalui rekening PSDKU. Namun, sumber tersebut mengaku belum mengetahui secara jelas bagaimana keseluruhan anggaran itu digunakan.
“Izin Pak, minta tolong ditelusuri dulu. Ada dana yang masuk dari Bagian Kesra untuk operasional kampus PSDKU, kalau tidak salah Rp60 juta. Tapi peruntukan dan penggunaannya kurang diketahui, ke mana dana tersebut,” ungkap sumber.
Kabag Kesra Akui Dana Rp60 Juta Telah Disalurkan
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kabupaten Buol, Roy, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp membenarkan adanya penyaluran dana sebesar Rp60 juta untuk mendukung kegiatan operasional PSDKU Untad.
Menurut Roy, pengalokasian anggaran tersebut berawal dari proposal yang diajukan pengelola PSDKU. Setelah dilakukan pencermatan, Bagian Kesra menyetujui alokasi dana untuk mendukung kegiatan operasional kampus.
“Jadi begini Pak, memang benar ada dana yang bersumber dari Bagian Kesra Setda Kabupaten Buol sebesar Rp60 juta untuk menopang kegiatan operasional kampus PSDKU. Sebelumnya pengelola memasukkan proposal kepada kami. Setelah kami pelajari dan melakukan pencermatan, Kesra memposisikan anggaran sebesar Rp60 juta untuk kegiatan tersebut,” jelas Roy.
Roy juga menyampaikan bahwa dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan berita acara penerimaan dana telah tersedia.
Namun, ketika ditanya mengenai realisasi penggunaan anggaran, Roy mengakui pihaknya belum menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari pengelola PSDKU.
“Untuk masalah uangnya dikemanakan, kami belum mendapatkan laporannya. Insyaallah dalam waktu dekat kami akan menyurat kepada pengelola terkait pertanggungjawaban dana tersebut,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian tersendiri. Sebab, meskipun dana telah disalurkan, pihak Bagian Kesra selaku pemberi anggaran mengaku belum memperoleh laporan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaannya.
Mantan Bendahara Akui Rp12,5 Juta Digunakan, Sisanya Disebut Diserahkan kepada Utusan Khusus Bupati
Keterangan lebih lanjut diperoleh dari mantan Bendahara PSDKU, Moh. Suyud. Ia membenarkan bahwa dana operasional sebesar Rp60 juta telah masuk ke rekening PSDKU.
Suyud mengungkapkan, sekitar Rp12,5 juta telah digunakan untuk sejumlah kebutuhan kegiatan kampus, di antaranya sosialisasi, konsumsi atau makan minum, serta honorarium panitia.
“Memang benar Pak, ada dana yang masuk dari Kesra ke rekening PSDKU sebesar Rp60 juta. Ada sekitar Rp12.500.000 yang telah digunakan untuk tahapan sosialisasi, makan minum dan honor panitia. Itu ada pertanggungjawabannya,” ungkap Suyud.
Namun, keterangan Suyud selanjutnya justru membuka persoalan baru. Ia mengaku sisa dana operasional tersebut kemudian diserahkan kepada Moh. Nur Korompot, yang disebut sebagai utusan khusus Bupati Buol untuk menangani pembangunan kampus dan program PSDKU.
Menurut Suyud, penyerahan dana tersebut berkaitan dengan permintaan anggaran untuk kebutuhan kedatangan dosen Untad dari Palu ke Kabupaten Buol.
Suyud mengaku sempat meminta agar penggunaan dana dijabarkan terlebih dahulu dalam rincian kegiatan dan item pembiayaan yang jelas. Hal itu, menurutnya, diperlukan agar setiap pengeluaran memiliki dasar administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ia mengaku permintaan tersebut tidak diindahkan. Bahkan, Suyud menyebut dirinya mendapat tekanan berupa ancaman akan dilaporkan kepada Bupati Buol karena tidak bersedia mengeluarkan anggaran tanpa kejelasan peruntukan.
“Karena tidak ingin berdebat lebih jauh, akhirnya saya serahkan dana tersebut kepada Pak Nur dan berpesan agar dibuat LPJ-nya,” ungkap Suyud.
Pengakuan ini tentu perlu diklarifikasi lebih lanjut, terutama menyangkut berapa nominal pasti dana yang diserahkan, kapan penyerahan dilakukan, atas dasar kewenangan apa dana tersebut diterima, serta bagaimana realisasi dan bukti pertanggungjawabannya.
Utusan Khusus Bupati Belum Berikan Jawaban Substantif
Untuk memperoleh penjelasan berimbang, media ini menghubungi Moh. Nur Korompot melalui pesan WhatsApp. Konfirmasi tersebut secara khusus menanyakan kebenaran penyerahan sisa dana operasional PSDKU, tujuan penggunaan, serta pertanggungjawaban anggaran yang disebut telah diterimanya.
Namun, alih-alih memberikan jawaban langsung atas substansi pertanyaan, yang bersangkutan justru membalas:
“Dapat info dari mana, biar saya undang Pak Kadis Dikbud dan mantan sekretaris Dikbud/bendahara Dikbud. Biar kita berempat bertemu.”
Setelah itu, ia mengirimkan sejumlah foto dirinya sedang berada di lingkungan kampus bersama mahasiswa.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan substantif dari Moh. Nur Korompot mengenai pengakuan mantan bendahara yang menyebut adanya penyerahan sisa dana operasional tersebut.
Media ini menegaskan bahwa konfirmasi yang disampaikan bukan untuk memperdebatkan sumber informasi ataupun membangun polemik personal, melainkan meminta klarifikasi mengenai pengelolaan uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Pemkab Buol dan Inspektorat Jangan Tutup Mata
Persoalan dana operasional PSDKU Untad sebesar Rp60 juta ini tidak boleh berhenti pada saling lempar keterangan antar pihak.
Fakta sementara menunjukkan tiga hal penting yang membutuhkan penelusuran:
Pertama, Bagian Kesra Setda Kabupaten Buol membenarkan telah menyalurkan dana Rp60 juta, tetapi mengaku belum menerima LPJ penggunaannya.
Kedua, mantan bendahara PSDKU mengakui sekitar Rp12,5 juta telah digunakan untuk kegiatan kampus dan menyebut sisa dana diserahkan kepada Moh. Nur Korompot.
Ketiga, pihak yang disebut menerima dana tersebut belum memberikan penjelasan substantif mengenai kebenaran penerimaan, nominal, penggunaan, maupun pertanggungjawabannya.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buol melalui Inspektorat Daerah perlu segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen serta aliran dana operasional PSDKU tersebut.
Pemeriksaan setidaknya perlu mencakup dokumen proposal, dasar pencairan, rekening penerima, bukti transaksi, rincian penggunaan anggaran, bukti penyerahan sisa dana, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi, penggunaan anggaran di luar peruntukan, atau indikasi penyimpangan, maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dana yang bersumber dari APBD bukan milik pribadi maupun kelompok tertentu. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk kepentingan pendidikan wajib dikelola secara transparan, sesuai peruntukan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Publik berhak mengetahui ke mana dana tersebut mengalir dan bagaimana penggunaannya.
Bersambung…! (Tim Redaksi)

