BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi memulai uji coba penyelenggaraan ekosistem pangan sehat di lima sekolah dengan karakteristik berbeda.
Kebijakan ini merupakan langkah strategis Pemkot Bandung untuk membangun lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan rkosistem pangan dehat di lingkungan sekolah.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa uji coba ini melibatkan sekolah negeri, sekolah Islam, dan pesantren. Pelaksanaan program disertai dengan survei dasar dan pemetaan makanan di sekitar sekolah yang akan berlangsung hingga tahun depan.
“Kebijakan pangan sehat memiliki fokus pada pembentukan lingkungan yang mendukung pola konsumsi sehat dan melengkapi berbagai upaya pemenuhan gizi peserta didik. Hasil pemetaan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif,” ujar Farhan dalam audiensi dengan *Partnership for Healthy Cities* (PHC) terkait Program Gula, Garam, dan Lemak (GGL) di Balai Kota Bandung, Rabu (28/10/2026).
Farhan menekankan bahwa pembangunan ekosistem sekolah sehat memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Selain mengatur ketersediaan pangan, Pemkot Bandung mendorong edukasi gizi, pengawasan lingkungan sekolah, sosialisasi lintas sektor, serta pelibatan aktif orang tua. Tahapan selanjutnya mencakup pelatihan bagi pengelola makanan, integrasi literasi gizi ke dalam pembelajaran, pemantauan, evaluasi, serta pengembangan kantin sehat.
Tidak hanya aspek pangan, Pemkot Bandung juga menyoroti pentingnya sanitasi dan aktivitas fisik. Saat ini, pembenahan fasilitas sekolah (termasuk toilet) tengah dilakukan, bersamaan dengan kajian bersama Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) mengenai kemungkinan penambahan porsi aktivitas olahraga bagi siswa sekolah dasar.
“Kota Sehat bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berjalan dan berkelanjutan,” tegas Farhan.
Sementara itu, Deputy Regional Director for Asia-Pacific *Partnership for Healthy Cities* (PHC), Farhad Ali, memberikan apresiasi tinggi terhadap perkembangan kebijakan sekolah sehat di Kota Bandung. Ia menilai kolaborasi antara Pemkot Bandung, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) berperan sangat penting.
Farhad mengungkapkan bahwa dokumentasi yang disusun oleh tim Bandung telah mendapat perhatian khusus dari kantor PHC di New York. Dokumentasi ini diminta untuk dibagikan sebagai referensi dan praktik baik bagi kota-kota lain di kawasan Asia-Pasifik maupun wilayah lainnya.
“Kemajuan yang dicapai selama beberapa bulan dan tahun terakhir sangat baik. Kemitraan PHC dengan Kota Bandung akan berlangsung hingga akhir Desember 2028, yang membuka ruang bagi pertukaran pengetahuan dan penjajakan inisiatif lain yang sejalan dengan pengembangan kota sehat,” ujar Farhad.
Senada dengan hal tersebut, Ketua IAKMI Jawa Barat, Ahyani Raksanegara, menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini melibatkan sejumlah perangkat daerah dan tenaga ahli kesehatan masyarakat. Melalui kemitraan dengan *Vital Strategies* dan PHC, dukungan yang diberikan mencakup konsultasi, pertukaran pengetahuan, serta berbagi pengalaman dengan kota-kota lain.
“Salah satu capaian penting dari kolaborasi ini adalah tersusunnya kebijakan sekolah sehat yang dilengkapi dengan pedoman teknis bagi sekolah. Pedoman ini menjadi acuan dalam menerapkan langkah-langkah yang mendukung terwujudnya ekosistem pangan sehat di lingkungan pendidikan,” tambah Ahyani.
Melalui uji coba ini, Pemkot Bandung bersama para mitra berkomitmen untuk terus mengumpulkan informasi, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, dan mengidentifikasi langkah pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat penerapan ekosistem pangan sehat secara bertahap, efektif, dan berkelanjutan di Kota Bandung.
Tentang Partnership for Healthy Cities (PHC)
PHC adalah jaringan global kota-kota yang berkomitmen untuk mencegah penyakit tidak menular dan cedera dengan mempromosikan kesehatan dan keselamatan melalui kebijakan berbasis bukti dan praktik terbaik. (Indra Jaya)