BANDUNG – Momentum “September Hitam” kembali menjadi pengingat penting bagi masyarakat Indonesia untuk tidak melupakan sejarah, menghormati para korban dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), serta terus mendorong terwujudnya keadilan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komunitas Gerak Bersama Jaga Bumi, Asep Koswara, dalam refleksinya pada 21 September 2026.
Asep, yang juga merupakan mantan aktivis 1998, menilai bahwa istilah September Hitam yang digunakan oleh kelompok masyarakat sipil dan pegiat HAM bukan sekadar nostalgia, melainkan sebuah panggilan moral untuk menyelesaikan kasus-kasus masa lalu yang hingga kini belum tuntas.
Sejarah Sebagai Cermin Masa Depan
Menurut Asep, ingatan terhadap sejarah memiliki arti vital dalam membangun masa depan yang lebih adil. Mengenang para korban bukan berarti terjebak dalam masa lalu, melainkan menjadi pengingat agar penghormatan terhadap martabat manusia selalu menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pengalaman aktivisme pada 1998 merupakan bagian dari sejarah perjuangan demokrasi Indonesia. Periode tersebut mengingatkan kita tentang pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat, keterbukaan, dan tuntutan terhadap pemerintahan yang bertanggung jawab,” ujar Asep.
Ia menekankan bahwa nilai-nilai reformasi tersebut tetap relevan hingga saat ini. Masyarakat perlu memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan kritik, mengawasi kebijakan publik, dan memperjuangkan keadilan melalui mekanisme yang sah.
Tuntutan Keadilan dan Penegakan HAM
Asep menyoroti bahwa penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM membutuhkan komitmen politik, keterbukaan data, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Para korban dan keluarga berhak memperoleh perhatian negara, sementara proses penyelesaian harus dilakukan secara serius sesuai koridor hukum.
“Momentum September Hitam juga mengajak masyarakat untuk menolak sikap acuh tak acuh terhadap persoalan kemanusiaan. Penghormatan terhadap HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Demokrasi Butuh Suara Kritis yang Bertanggung Jawab
Sebagai sosok yang pernah berada di garis depan gerakan reformasi, Asep mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, organisasi masyarakat, maupun warga negara adalah bagian penting dari kontrol publik dalam demokrasi. Namun, ia juga mengimbau agar penyampaian aspirasi tetap mengedepankan tanggung jawab, kedamaian, dan ketertiban.
“Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Sikap kritis perlu disertai kecermatan dalam menerima informasi agar persoalan yang diperjuangkan tetap berlandaskan fakta,” tambahnya.
Merawat Kemanusiaan
Bagi Asep Koswara dan komunitasnya, September Hitam adalah ruang refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan. Momentum ini hendaknya mendorong semua pihak—pemerintah, masyarakat sipil, mahasiswa, dan akademisi—untuk terus membuka ruang dialog.
“September Hitam bukan sekadar tentang mengenang luka sejarah. Lebih dari itu, ini adalah pengingat bahwa kemanusiaan harus dijaga, keadilan harus diperjuangkan, dan demokrasi harus memberi ruang bagi setiap suara yang disampaikan secara bertanggung jawab,” pungkas Asep. (Indra Jaya)