Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    INFOTIPIKORINFOTIPIKOR
    Home»Daerah»Dari Istana ke Kejari, Laporan Dugaan Penyimpangan DBHP Purwakarta 10 Tahun Kini Ditindaklanjuti Kejaksaan
    Daerah

    Dari Istana ke Kejari, Laporan Dugaan Penyimpangan DBHP Purwakarta 10 Tahun Kini Ditindaklanjuti Kejaksaan

    By RedaksiOktober 6, 2026Tidak ada komentar3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    PURWAKARTA – Kasus dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kabupaten Purwakarta periode 2016–2025 memasuki babak baru. Setelah sebelumnya dilaporkan langsung kepada Presiden RI oleh Komunitas Madani Purwakarta (KMP), kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta secara resmi menyatakan akan meneliti laporan tersebut.

    Hal ini tertuang dalam surat Nomor B-3419/M.2.14.2/Dek.1/10/2026 tanggal 6 Oktober 2026 dari Kejari Purwakarta yang menyatakan bahwa pengaduan KMP “ditindaklanjuti dengan penelitian.” Sebelumnya, laporan KMP melalui Surat Nomor 0235/KMP/PWK/I/2026 telah diteruskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat pada 3 Agustus 2026.

    Dugaan Penyimpangan Selama Satu Dekade

    Dalam Executive Brief yang disampaikan kepada Presiden, KMP mengungkap pola pengelolaan DBHP yang dianggap bermasalah selama 10 tahun anggaran. Beberapa temuan mencolok antara lain dugaan tidak dibayarkannya DBHP secara penuh dan tepat waktu, penghilangan kewajiban DBHP tahun berjalan, serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutupi tunggakan lintas tahun.

    Baca Juga:  Bawa Misi Besar ke Kancah Internasional, Bupati Buol Lepas Kontingen LASQI dan Lipu Celebes Cultural Festival

    Berdasarkan rekapitulasi data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan dokumen APBD, tercatat sejumlah angka fantastis yang belum terselesaikan:
    * TA 2016–2017: DBHP yang tidak dibayarkan mencapai sekitar Rp47,25 miliar.
    * TA 2018: Tunggakan meningkat menjadi sekitar Rp71,70 miliar.
    * TA 2019: DBHP tahun berjalan sekitar Rp26,63 miliar tidak dibayarkan, sementara APBD digunakan untuk pembayaran kewajiban lintas tahun sebesar Rp48,66 miliar.
    * TA 2025: Dari kewajiban sekitar Rp74,96 miliar, hanya dibayarkan Rp28,09 miliar, sehingga terdapat selisih atau potensi kerugian sekitar Rp46,87 miliar.

    KMP juga mencatat adanya pembayaran lintas tahun TA 2016 melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA 2025 sebesar sekitar Rp19,74 miliar.

    Pertanyaan Mendasar: Administratif atau Pidana?

    Temuan-temuan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar bagi publik: Apakah ini sekadar kesalahan administrasi anggaran, atau terdapat pola pengelolaan DBHP yang perlu diuji secara hukum?

    Baca Juga:  Dugaan Manipulasi Kualifikasi dan Pelanggaran Batas Paket Pekerjaan pada Tender Rehabilitasi SMAN/SMKN Kabupaten Kaur, Masyarakat Desak APIP Usut Tuntas PT Ghali Multi Perdana

    Ketua KMP, Ir. Zaenal Abidin, MP., menyatakan apresiasi atas langkah Kejaksaan yang mulai bergerak. Namun, ia menekankan bahwa ini baru awal dari proses panjang pengungkapan fakta.

    “Kami mengapresiasi bahwa laporan KMP kini bergerak dari Presiden ke institusi penegak hukum. Tetapi ini baru awal. Kami berharap penelitian dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap fakta, konstruksi peristiwa, pihak yang bertanggung jawab, serta ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum,” ujar Zaenal.

    Zaenal menegaskan bahwa KMP tidak menghakimi siapa pun, namun jika persoalan ini berlangsung berulang selama satu dekade, maka yang perlu dicari bukan hanya kesalahan administratif, tetapi juga pola keputusan, kewenangan, dan pertanggungjawaban di baliknya.

    Hingga saat ini, publik menunggu arah penelitian kasus DBHP Purwakarta ini, sementara KMP berkomitmen untuk terus mengawal prosesnya hingga tuntas demi transparansi keuangan daerah. (Redaksi)

    Views: 158
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Redaksi
    • Website

    Berani Karena Benar Tertutup Karena Salah

    Related Posts

    Sikap Resisten PT Indorama  Polychem Terhadap Kontrol  Sosial: KMP Desak DLH Purwakarta Lakukan Peneriksaan  Faktual Libatkan Tipidtet dan  Media

    November 13, 2026

    Sempat Ricuh, Sengketa Lahan Perkebunan Cikumpay Antara TMI dan Manajemen Berakhir di Meja Hijau

    November 13, 2026

    Desak Akses Lahan untuk Petani Lokal, TMI Pasang Banner di Area PTPN Nusantara Cikumpay

    November 12, 2026

    Comments are closed.

    Berita Terbaru

    Semarak Ngadu Layangan Piala Kapolsek Campaka, Peringati Hari Pahlawan dengan Cara yang Kreatif dan Bersatu

    November 14, 2026

    Sikap Resisten PT Indorama  Polychem Terhadap Kontrol  Sosial: KMP Desak DLH Purwakarta Lakukan Peneriksaan  Faktual Libatkan Tipidtet dan  Media

    November 13, 2026

    Sempat Ricuh, Sengketa Lahan Perkebunan Cikumpay Antara TMI dan Manajemen Berakhir di Meja Hijau

    November 13, 2026

    Kasus Dugaan Pemalsuan Isbat Nikah Aceh Tenggara Memanas: Saksi Kunci Diintimidasi Oknum Diduga Keluarga Penyidik, Publik Desak Propam Polri Turun Tangan

    November 13, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Beranda
    • REDAKSI
    • TNI – POLRI
    • Ragam & Olah Raga
    • Daerah
    • Sosial & Budaya
    • Nasional
    • Ekonomi & Bisnis
    • Pendidikan
    • Kriminal
    • Politik & Hukum
    • Iklan
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.