BANDUNG – Memperingati Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah untuk tidak hanya merawat warisan sejarah, tetapi juga memperkuat sinergi dalam merancang masa depan kota yang lebih berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., saat membacakan pidato resmi dalam Rapat Paripurna Peringatan HJKB ke-216, Jumat (25/9/2026). Dalam pidatonya, Asep Mulyadi menekankan peran vital lembaga legislatif melalui penguatan fungsi legislasi, pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pro-rakyat, serta pengawasan ketat terhadap efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan.
“Kemajuan kota tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik, melainkan dari peningkatan kualitas hidup warga secara menyeluruh, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja,” ujar Asep Mulyadi.
Fokus pada Ekonomi Sirkular dan Penanganan Banjir
Menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim, DPRD Kota Bandung menyoroti beberapa fokus utama pembangunan berkelanjutan yang memerlukan langkah terpadu. Prioritas pertama adalah Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular. Pengelolaan sampah diarahkan pada skema reduce, reuse, recycle, dan recovery yang bernilai ekonomi melalui keterlibatan aktif bank sampah, UMKM, koperasi, dan komunitas warga.
Selain itu, dalam hal mobilitas dan penanganan kemacetan, penataan ruang kota ditargetkan melalui integrasi transportasi publik, penyediaan fasilitas pejalan kaki yang layak, tata kelola parkir yang tertib, serta peningkatan konektivitas antar-kawasan.
Khusus untuk penanganan banjir dan konservasi lingkungan, DPRD mendesak adanya modernisasi sistem drainase, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pembuatan sumur resapan, serta konservasi daerah hulu sungai sebagai langkah preventif jangka panjang.
Pelayanan Publik yang Responsif
DPRD juga mengingatkan pentingnya sensitivitas seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah dalam merespons aspirasi serta laporan warga. Karakter ramah dan melayani harus menjadi landasan utama pelayanan publik, baik dalam urusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, maupun penataan estetika kota.
“Pemerintah dituntut bertindak cepat dan solutif tanpa menunggu persoalan menjadi viral di media sosial,” tegasnya.
Pemberdayaan UMKM dan Industri Kreatif
Di sektor ekonomi, fokus Pemkot Bandung diarahkan pada pemberdayaan UMKM dan industri kreatif agar mampu “naik kelas”. Ekosistem pendukung akan terus diperkuat melalui pendampingan legalitas, digitalisasi usaha, kemudahan pembiayaan, hingga pembukaan akses pasar ekspor. Sinergi antara koperasi sebagai agregator dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pencipta pasar (market creator) diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat rentan.
Mengusung tema HJKB “Solidarity in Harmony”, seluruh elemen Forkopimda (TNI, Polri), pelaku usaha, hingga akademisi diimbau untuk menjaga semangat kolaborasi, toleransi, dan gotong royong guna mewujudkan visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis).
Di akhir Rapat Paripurna, apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada jajaran Pemerintah Kota Bandung atas raihan Penghargaan Komitmen Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu semangat untuk mewujudkan Kota Bandung yang semakin maju, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh warganya. (Indra Jaya)