BEKASI – Personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya melaksanakan patroli pengamanan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di wilayah Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Minggu (20/9/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Wibawa Mukti Jaya 2026 untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama tahapan pemungutan suara berlangsung.
Kegiatan diawali dengan apel gabungan pada pagi hari sebelum personel bergerak menuju wilayah Desa Sriamur dan Sukamekar. Patroli dilakukan menggunakan kendaraan dinas untuk menjangkau sejumlah titik yang menjadi lokasi pemungutan suara.
Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto mengatakan, patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas pemungutan suara dengan aman dan nyaman. Kehadiran personel di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap kondusif serta merespons potensi gangguan sejak dini.
“Selain berpatroli, personel menyambangi sejumlah TPS di Desa Sriamur dan Desa Sukamekar. Langkah tersebut dilakukan untuk memantau kondisi lingkungan sekaligus memberikan rasa aman kepada warga yang datang menggunakan hak pilihnya,” ujar Henik.
Hingga siang hari, situasi di wilayah yang menjadi sasaran patroli terpantau aman dan kondusif. Brimob mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, menghormati perbedaan pilihan, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Jika membutuhkan bantuan kepolisian atau menemukan potensi gangguan kamtibmas, masyarakat dapat menghubungi Layanan Polisi 110.
Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan Pilkades dapat berlangsung aman dan tertib.
“Kami mengajak seluruh masyarakat menjaga suasana tetap kondusif, menghormati pilihan masing-masing, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memicu gangguan keamanan,” ujar Budi.
Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Bekasi diikuti oleh 154 desa, dengan ribuan personel gabungan Polri, TNI, dan unsur terkait dikerahkan untuk menjamin kelancaran proses demokrasi di tingkat desa. (Edo)