SLEMAN – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman pada Kamis (13/8/2026) untuk meninjau langsung pelaksanaan uji coba (piloting) Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Kunjungan ini disambut oleh Bupati Sleman, Harda Kiswaya, beserta jajaran Pemkab setempat.
Tujuan utama peninjauan ini adalah memastikan kesiapan sistem integrasi data serta menguji kecepatan infrastruktur pertukaran data nasional yang dianalogikan sebagai “jalan tol data”. Sistem ini dirancang untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) agar lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan data maupun intervensi manusia.
Cegah KKN dan Salah Sasaran
Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa pembenahan sistem bansos melalui integrasi digital merupakan bagian dari inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
“Warga yang memang berhak harus menerima bantuan secara utuh. Sementara masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak lagi menerima dana pemerintah yang bukan haknya,” ujar Meutya.
Dalam pengujian lapangan, performa sistem integrasi data yang dikembangkan Kementerian Komdigi menunjukkan hasil positif. Proses pendaftaran dan pencocokan data warga dapat diselesaikan dalam waktu sekitar lima menit, jauh lebih efisien dibandingkan proses konvensional yang sebelumnya memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari.
“Sebagai Wakil Ketua Komite dalam program strategis nasional ini, Kementerian Komdigi berperan penting dalam menyediakan serta mengelola jaringan infrastruktur ‘jalan tol data’ yang berfungsi mengalirkan, mencocokkan, dan memverifikasi data kependudukan antar-lembaga secara cepat dan aman,” tambahnya.
Mekanisme verifikasi dilakukan secara otomatis berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan desil ekonomi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi intervensi manual serta meminimalkan potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Meski demikian, peran lurah dan aparatur desa tetap dilibatkan sebagai pengawas di lapangan.
Kemudahan bagi Warga dan Waspadai Penipuan
Penerapan Perlinsos Digital juga dinilai memberikan efisiensi biaya dan waktu bagi masyarakat. Warga tidak perlu lagi repot mengurus fotokopi dokumen atau mendatangi kantor pelayanan, sehingga petani dan pekerja harian tidak perlu meninggalkan pekerjaan mereka terlalu lama.
Meutya juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan layanan Perlinsos Digital. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran melalui portal resmi pemerintah adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun.
76 Ribu KK Terdaftar di Sleman
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengapresiasi pemilihan Sleman sebagai lokasi percontohan nasional. Hingga saat ini, tercatat 76.315 Kepala Keluarga (KK) telah terdaftar dengan dukungan 2.862 agen yang tersebar hingga tingkat padukuhan.
Adapun rincian data penerima potensial berdasarkan uji coba tersebut adalah:
* Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): 75.231 penerima terdaftar, dengan 43.433 penerima berpotensi layak.
* Program Keluarga Harapan (PKH): 68.876 penerima terdaftar, dengan 29.458 penerima berpotensi layak.
Harda menekankan bahwa keandalan data menjadi kunci dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Sleman, yang berhasil turun dari 7,48 persen pada 2024 menjadi 6,73 persen pada 2025. Untuk memastikan inklusivitas, Pemkab Sleman menerapkan pendekatan jemput bola melalui agen-agen desa serta sosialisasi masif yang telah menjangkau lebih dari 87 ribu penonton via media sosial.
Masukan dari uji coba ini, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi lansia, akan menjadi bahan evaluasi bersama Kementerian Sosial sebelum Perlinsos Digital diterapkan secara nasional. (Ari Wu)