KUTAI KARTANEGARA – Komitmen membangun masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap berbagai ancaman kejahatan siber terus diperkuat oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kalimantan Timur melalui pengembangan Program Cyber Resilient Community (CRC).
Program yang diinisiasi oleh Kepala SPN Polda Kaltim, Kombes Pol Pepen Supena Wijaya, S.I.K., tersebut mendapat respons positif sekaligus dukungan luas dari berbagai instansi pemerintah, lembaga legislatif, regulator, dunia akademik, hingga tokoh masyarakat di Kalimantan Timur.
Sebagai langkah memperluas implementasi program, Kepala SPN Polda Kaltim melaksanakan serangkaian kegiatan silaturahmi, audiensi, dan studi banding dengan sejumlah pemangku kepentingan strategis. Di antaranya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Universitas Balikpapan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur, serta sejumlah tokoh daerah seperti Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura XXI Sultan H. Adji Muhammad Arifin, dan jajaran Kelurahan Damai Bahagia Kota Balikpapan.
Membangun Literasi Digital dan Kesadaran Siber
Dalam berbagai pertemuan tersebut, Kombes Pol Pepen menyampaikan bahwa Program Cyber Resilient Community merupakan inovasi yang dirancang untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat kesadaran terhadap keamanan siber, serta membangun kemampuan masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan merespons berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk penipuan serta tindak kejahatan finansial berbasis teknologi.
Menurutnya, keberhasilan membangun ketahanan siber tidak dapat dilakukan oleh institusi kepolisian semata, tetapi membutuhkan kolaborasi aktif seluruh elemen bangsa.
“Cyber Resilient Community merupakan gerakan bersama yang bertujuan membangun budaya sadar keamanan siber di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan seluruh stakeholder, kami optimistis masyarakat akan semakin siap menghadapi tantangan di era digital,” ungkapnya.
Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun DPRD Provinsi Kalimantan Timur menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung peningkatan kualitas literasi digital masyarakat. Kedua institusi tersebut menilai Program CRC sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat perlindungan dari berbagai ancaman di ruang siber.
Kolaborasi Riset dan Edukasi
Di sisi lain, kolaborasi dengan Universitas Mulawarman, Universitas Balikpapan, dan OJK Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu memperkaya implementasi program melalui dukungan riset, pengembangan materi edukasi, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, hingga peningkatan pemahaman terkait keamanan transaksi digital dan perlindungan sektor jasa keuangan.
Sementara itu, dukungan dari para tokoh daerah dinilai menjadi modal sosial yang sangat penting dalam memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Kehadiran para tokoh diharapkan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap keamanan digital serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan siber yang terus berkembang.
Fondasi Penting Keamanan Digital
Ditempat terpisah, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor yang dibangun SPN Polda Kaltim merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan keamanan di era transformasi digital.
“Keamanan siber saat ini menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, lembaga legislatif, dunia pendidikan, regulator, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen bangsa menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap ancaman kejahatan digital,” ujar Kombes Pol Tedy.
Ia menambahkan, Program Cyber Resilient Community bukan sekadar program edukasi, melainkan gerakan kolaboratif yang bertujuan membangun budaya sadar keamanan siber secara berkelanjutan.
“Melalui kolaborasi yang terus diperkuat ini, kami berharap Program Cyber Resilient Community mampu menjadi model penguatan ketahanan siber masyarakat yang dapat diterapkan secara luas. Semakin tinggi literasi digital masyarakat, maka semakin kuat pula kemampuan kita dalam mencegah berbagai bentuk kejahatan siber dan mewujudkan ruang digital yang aman, produktif, serta mendukung pembangunan nasional,” tuturnya. (Edo)