BANDUNG – Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, menerima kunjungan Visiting Day dari Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Administrasi Publik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung pada Senin (22/6/2026).
Kunjungan ini menjadi sarana pembelajaran praktis bagi para mahasiswa untuk memahami secara langsung dinamika pemerintahan daerah, mekanisme pelayanan publik, serta proses pembentukan kebijakan di Kota Bandung.
Dalam sesi pemaparan, para mahasiswa mendapatkan penjelasan mendalam mengenai tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang mencakup tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Selain itu, diskusi juga mengarah pada berbagai isu strategis pemerintahan dan kebijakan publik yang sedang berkembang di Kota Bandung.
Radea Respati menyoroti salah satu produk hukum daerah yang baru-baru ini disahkan, yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual. Ia menjelaskan bahwa Perda tersebut hadir sebagai bentuk perlindungan masyarakat melalui pendekatan pencegahan, edukasi, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial.
“Mahasiswa perlu memahami bahwa setiap kebijakan yang lahir memiliki latar belakang, tujuan, dan manfaat bagi masyarakat. DPRD memiliki peran penting dalam memastikan regulasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada di daerah,” ujar Radea.
Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang hangat. Berbagai pertanyaan mengenai mekanisme teknis pembentukan peraturan daerah, optimalisasi pelayanan publik, hingga tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi topik yang menarik perhatian peserta.
Melalui kunjungan ini, Radea berharap mahasiswa Administrasi Publik Undip dapat memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai praktik pemerintahan dan proses penyusunan kebijakan publik. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemerintahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan partisipatif.
(Indra Jaya)