MOROWALI – Kinerja Camat Menui Kepulauan, Jawir, S.E., M.M, yang diketahui menjabat sejak 2024, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Ia diduga lebih sering tidak berada di tempat tugas dan hanya terlihat aktif ketika ada agenda kunjungan kerja Bupati Morowali atau pejabat daerah lainnya.
Sejumlah warga dan pegawai di lingkungan kantor kecamatan mengungkapkan, dalam hari-hari biasa, kantor camat kerap tampak lengang. Ruang kerja camat disebut sering kosong, sementara berbagai urusan administrasi masyarakat harus tertunda akibat tidak adanya pimpinan yang mengambil keputusan.
“Kalau tidak ada jadwal kunjungan Bupati atau tamu penting, Pak Camat jarang terlihat di kantor maupun di wilayah kecamatan,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, kepada media Infotipikor.com, Sabtu 16 Mei 2026.
Namun kondisi tersebut berubah drastis ketika ada agenda resmi pemerintah daerah. Camat disebut hadir sejak pagi, memimpin rapat, hingga terlihat aktif mendampingi seluruh rangkaian kegiatan kunjungan.
Pelayanan Publik Terganggu, Keluhan Warga Menumpuk
Minimnya kehadiran camat dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Warga mengaku kesulitan mengurus administrasi dan menyampaikan aspirasi karena tidak adanya pejabat pengambil kebijakan di tempat.
Situasi ini semakin memicu kekecewaan masyarakat, terlebih di tengah persoalan mendesak yang belum tertangani, seperti kelangkaan gas elpiji yang menjadi kebutuhan utama warga kepulauan.
“Harusnya camat hadir untuk memastikan distribusi kebutuhan masyarakat berjalan normal, bukan hanya muncul saat ada kunjungan pejabat,” keluh warga lainnya.
Diduga Tidak Mencerminkan Tanggung Jawab ASN
Masyarakat menilai pola kerja tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik secara maksimal dan berkesinambungan.
Mengacu pada:
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
Setiap ASN wajib:
Masuk kerja dan menaati jam kerja
Memberikan pelayanan publik secara profesional
Menjalankan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab
Jika terbukti melanggar, ASN dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga sanksi berat.
Desakan Evaluasi oleh Pemkab Morowali
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Morowali untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Camat Menui Kepulauan.
Warga berharap ada langkah tegas agar pelayanan publik tidak bergantung pada agenda seremonial semata, melainkan berjalan optimal setiap hari.
“Kami butuh camat yang hadir dan bekerja untuk masyarakat, bukan hanya saat ada pejabat datang,” tegas salah satu tokoh masyarakat.(Redaksi)