INFOTIPIKOR.COM | INDRAMAYU — Penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng di Desa Segeran Kidul, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, menuai sorotan tajam. Warga mengaku dimintai pungutan sebesar Rp20.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat mengambil bantuan di kantor desa, Jumat (24/4/2026).
Seorang warga Blok Langgar berinisial YN mengaku keberatan atas pungutan tersebut. Ia menilai bantuan yang seharusnya diterima secara gratis justru dibebani biaya tambahan.
“Beras 20 kilo sama minyak 4 liter itu hak kita. Kenapa masih dipotong Rp20 ribu? Katanya buat uang capek panitia, tapi kan harusnya gratis,” keluhnya, Senin (28/4/2026).
Tim media infotipikor.com mengantongi dua lembar daftar KPM bantuan pangan Desa Segeran Kidul yang dilengkapi NIK, QR Code, serta tanda tangan penerima. Data tersebut menguatkan bahwa bantuan telah diterima oleh warga di sejumlah blok, di antaranya Jatigentong, Mundu, Bedug, Langgar, hingga Tikungan.
Berdasarkan laporan sisa PBP Maret 2026 Desa Segeran Kidul, total alokasi bantuan mencapai 2.100 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Dari jumlah tersebut, 2.091 PBP telah tersalurkan 100 persen, dengan rincian:
Normal: 1.270 PBP
Perwakilan 1 KK: 322 PBP
Perwakilan beda KK: 93 PBP
Pengganti: 406 PBP
Sementara itu, tersisa 9 PBP yang belum disalurkan.
Jika setiap KPM yang telah menerima bantuan dikenai pungutan Rp20.000, maka total dana yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp41.820.000.
Hingga kini, belum ada kejelasan terkait peruntukan dana tersebut maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengumpulan pungutan.
Padahal, pemerintah pusat telah menegaskan bahwa seluruh bantuan sosial wajib disalurkan tanpa biaya. Hal ini diatur dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Pasal 8 yang melarang segala bentuk pungutan dalam penyaluran bantuan.
Selain itu, praktik tersebut juga berpotensi melanggar UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jika terbukti dilakukan oleh aparatur desa, dugaan pungutan liar tersebut dapat masuk kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001, dengan ancaman hukuman 4 hingga 20 tahun penjara.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Senin (28/4/2026) pukul 12.03 WIB, Kuwu Segeran Kidul, Casnita, hanya memberikan jawaban singkat.
“Lagi bintek ning Cirebon,” tulisnya sambil mengirimkan foto kegiatan bimbingan teknis.
Namun, yang bersangkutan tidak memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan penting, diantaranya:
Status pungutan Rp20.000 per KPM
Dasar hukum jika pungutan tersebut resmi
Langkah yang akan diambil jika terbukti ada oknum melakukan pungutan. Sikap tersebut memicu kekecewaan warga. Ahmad (53) menilai persoalan ini mencoreng kepemimpinan Kuwu yang baru menjabat sekitar tiga bulan.
“Kuwu baru jabat sudah ada masalah seperti ini. Ada apa dengan desa kita?” ujarnya.
Warga lainnya, War (49), meminta adanya tanggung jawab dari pihak pemerintah desa.
“Kuwu harus bertanggung jawab. Jangan diam saja,” tegasnya.
Warga berharap pemerintah kecamatan maupun Inspektorat Kabupaten Indramayu segera turun tangan untuk mengusut dugaan pungutan tersebut.
Sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5, pejabat publik wajib melayani hak jawab, termasuk saat sedang menjalankan tugas luar.
Infotipikor akan terus memantau perkembangan kasus ini. Jika terdapat klarifikasi lanjutan dari Kuwu Casnita, akan dimuat dalam pemberitaan berikutnya. (Afifudin)