Reporter : Moh Fharsi
Editor : Herman Makuaseng
INFOTIPIKOR.COM – Salah satu politisi muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Buol Periode 2024-2029 Arista, mengkritis kebijakan pembangunan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, yang bernaung di bawah Kementrian Sosial Republik Indonesia,
Arista menilai kebijakan pembangunan sekolah rakyat merupakan angin segar bagi masyarakat kurang mampu yang terkendala finansial untuk menempuh pendidikan. Namun ada hal yang seharusnya diprioritaskan saat ini yakni sekolah-sekolah yang sudah ada yang masih membutuhkan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana juga kekurangan peserta didik.
Anggaran yang ditargetkan mendirikan 200 sekolah rakyat itu bisa dialokasikan untuk memperbaiki atau menambah serta melengkapi sarana prasarana yang saat ini belum tersentuh bantuan pemerintah.
“Sekolah rakyat memang bagus terutama bagi masyarakat yang kurang mampu tapi lebih bijaknya pemerintah menilai permasalahan pendidikan secara utuh,. Kalau kita tengok sejarah semenjak tahun 1901, pendidikan formal di Indonesa sudah berlaku, meskipun itu di inisiasi oleh Belanda,.”
“Tahun 1945-1949 kurikulum sudah diterapkan hingga kemudian di terbitkan UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Artinya progam pendidikan itu jalan, lalu apakah semua warga negara tersentuh dengan pendidikan?”
“Kita harus mengakui bahwa masih banyak warga negara yang belum tersentuh pendidikan, maka yang harus di lakukan oleh pemerintah adalah bagaimana sistem pendidikan kita yang sudah mempunyai kurikulum dan telah di undangkan itu dikembangkan dan dapat mengakses semua kalangan lewat peningkatan sarana dan prasarana, ” tegas Arista.
Politisi muda PDIP juga menambahkan, bahwa pembangunan 200 unit sekolah rakyat apalagi berdasarkan pidato Presiden di lengkapi dengan asrama dan sebagainya. Maka berapa banyak APBN yang diserap, seandainya dana ini kita gunakan untuk membangun sistem pendidikan yang sudah berjalan saat ini saya rasa pendidikan kita akan lebih terdepan.
Nanti kita lihat kedepannya bagaimana, kalau langkah yang diambil dengan niatan untuk membantu wong cilik kami dari PDIP sangat mendukung namun saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, dan satu kekhawatiran atas program ini yakni apakah ini mempunyai kurikulum? Jika ada bagaimana model kurikulumnya? Dan apakah menjamin mutu pendidikan?”
“Kami berharap pemerintah bisa mengambil langkah-langkah antisipatif sebelum program ini betul-betul direalisasikan,” pungkasnya.