Infotipikor.com,Purwakarta – Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu,yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan.
Alin Kosasih selaku Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Purwakarta,juga kuasa hukum saudara Aep Saepudin Pribadi,kepada awak media infotipikor.com pada hari Jum’at,tanggal 24 Februari 2023 melalui sambungan telepon mengatakan,bahwa permasalahan saudara Aep Saepudin terkait dengan pesangon sejauh ini kita sudah melakukan mediasi,hingga sampai dengan dikeluarkannya anjuran dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Purwakarta tentang besaran jumlah pesangon yang diterima.
“Komitmen awal bahwa,apa yang dianjurkan oleh Disnaker Kabupaten Purwakarta kepada manajemen PT Indorama,ini benar-benar menyalahi aturan atau perundang-undangan,kenapa saudara Aep pada waktu diistrahatkan karena sakit harus di PHK,”ujarnya.
lanjut,Alin menyampaikan,bahwa dalam pengambilan keputusan PHK perusahaan seharusnya menggunakan Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2003,nyatanya ketika memasuki bulan ke 12,Perusahaan dengan semena-mena mengeluarkan aturan tentang pesangon menggunakan UU No 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Ciptaker).
“Yang saya baca dalam tatanan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)nya sendiri,tidak ada yang menerangkan bahwa di pasal tersebut untuk yang namanya PHK menggunakan UU Ciptaker.Makanya kita lagi mengkaji lebih dalam lagi perihal pasal-pasal yang digunakan oleh PT Indorama,”ungkapnya.
Lebih lanjut,dikatakan Alin, bahwa walaupun disini ada PKBnya,sangat berbenturan sekali dengan perundang-undangan dan tata cara pembuatan PKB.Dimana, seharusnya PKB yang sudah ada (lama) menggunakan UU No 13 Tahun 2003 itu nilainya tidak boleh turun.
“PKB yang ditanda tangani oleh rekan-rekan dari PT Indorama justru yang dulunya menggunakan UU No 13 Tahun 2003,diganti dengan UU No 11 Tahun 2021.Ini yang menjadi pokok permasalahan di kami,dan kenapa dari FSPMI sendiri terus melakukan upaya hukum.Saudara Aep telah bekerja di PT Indorama bukan waktu sebentar,tetapi sudah bekerja selama 29 tahun lamanya”jelas Alin.
Kami berharap untuk penyelesaian masalah saudara Aep ini,Perusahaan tidak hanya melihat dari sistem perundang-undangan yang sekarang, tetapi justru berbicara tentang hukum itu harus melihat hukum sosialnya.Karena kalau berbicara tentang aturan dalam Undang-undang itu harus juga memperhatikan sosialnya,Sosiologinya seperti apa,saudara Aep ini mengabdikan dirinya di PT Indorama bukan waktu yang sebentar,bahkan semenjak dari bujangan hingga sekarang,dan PT Indorama bisa besar dan maju juga berkat pengabdian dari saudara Aep,”pungkas Pimpinan Cabang FSPMI Kabupaten Purwakarta.
(Herman.M)
