Menu

Mode Gelap
Polres Purwakarta,Raih Penghargaan Peringkat Pertama IKPA Dari KPPN Purwakarta Keren,Anak Anggota Satpolairud Polres Purwakarta Sabet 9 Medali di West Java Swimming Competition 2022 Polisi Di Purwakarta,Amankan Dua Dari Lima Pelaku Pengeroyokan Seorang Pemuda Warga Munjul Jaya Polsek Purwakarta Kota,Intensif Lakukan Patroli Blue Light Guna Berikan Rasa Aman dan Nyaman Di Masyarakat Guna Wujudkan Wilayah Aman dan Kondusif,Jajaran Polsek Pasawahan Intensif Gelar KRYD

Nasional · 31 Agu 2021 10:36 WIB ·

OTT PROBOLINGGO, H. Firli Bahuri : KPK Tahan 5 Tersangka Termasuk Bupati dan Anggota DPR RI


 OTT PROBOLINGGO, H. Firli Bahuri : KPK Tahan 5 Tersangka Termasuk Bupati dan Anggota DPR RI Perbesar

INFOTIPIKOR.COM | JAKARTA – Tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya, terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

Pada kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 10 (Sepuluh) orang pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, sekitar jam 04.00 Wib di beberapa tempat di wilayah Probolinggo, Jawa Timur sebagai berikut :

PTS, Bupati Probolinggo Periode periode 2013-2018 dan periode 2019-2024, HA, anggota DPR RI periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 serta pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan periode 2008-2013, DK, ASN (Camat Camat Krejengan), SO, ASN (Pejabat Kades Karangren), PR, ASN (Camat Kraksaan), IS, ASN (Camat Banyuayar), MR, ASN (Camat Paiton), HT, ASN (Camat Gading), PJK, Ajudan, serta FR, Ajudan. Demikian disampaikan ketua KPK H. Firli Bahuri pada Selasa, (31/08) pagi.

Firli menuturkan, bahwa kronologis tangkap tangan tersebut bermula pada Minggu, tanggal 29 Agustus 2021, tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara, yang diduga telah disiapkan dan diberikan oleh DK Camat Krejengan bersama dengan SO.

Sebelumnya, DK dan SO telah menyepakati dan menyiapkan proposal usulan nama-nama calon Pejabat Kepala Desa serta sejumlah uang untuk diserahkan kepada HA. Yang merupakan suami sekaligus orang kepercayaan dari PTS untuk dilakukan seleksi, dan membubuhkan paraf sebagai tanda bukti persetujuan mewakili PTS.

Saat diamankan oleh Tim KPK, DK dan SO membawa uang sejumlah Rp 240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi Pejabat Kepala Desa yang diduga berasal dari para ASN di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yang menginginkan posisi untuk menjabat sebagai Kepala Desa di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo,”jelas Ketua KPK.

Sedangkan MR turut diamankan bersama uang sejumlah Rp.112.500.000,- di rumah kediaman pribadinya di wilayah Curug Ginting, Kecamatan Kanigarang, Probolinggo.

Selanjutnya, Senin tanggal 30 Agustus 2021, tim KPK bergerak dan mengamankan HA, PRT, PJK dan FR di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Probolinggo.

Semua pihak yang diamankan tersebut dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan permintaan keterangan, dan selanjutnya, dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun barang bukti yang saat ini telah diamankan diantaranya, berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp.362.500.000,00.

Dalam konstruksi perkara, diduga telah terjadi : Dengan akan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021. Dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021. Terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut, maka akan diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo, dan untuk pengusulannya dilakukan melalui Camat.

Selain itu, ada persyaratan khusus. Dimana, usulan nama para Pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan HA dalam bentuk paraf pada nota dinas. Pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon Pejabat Kepala Desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.

Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp.20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah Kas Desa dengan tarif Rp. 5juta/hektar.

Diduga, ada perintah dari HA memanggil para Camat untuk membawa para Kepala Desa terpilih dan Kepala Desa yang akan purnatugas.

HA juga meminta agar Kepala Desa tidak datang menemui HA secara perseorangan, akan tetapi dikoordinir melalui Camat.

Pada Jumat, 27 Agustus 2021, 12 Pejabat Kepala Desa menghadiri pertemuan disalah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo. Dimana, diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK.

Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW, MW, MI, MB, MR, AW, KO dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp.20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp.240 juta.

Untuk mendapatkan jabatan selaku Pejabat Kepala Desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp.112.500.000,00 untuk diserahkan kepada PTS melalui HA.

Firli Bahuri juga menyampaikan bahwa, saat ini KPK telah menetapkan 22 (dua puluh dua) orang tersangka ;

Adapun sebagai Pemberi (ASN Pemerintah Kabupaten Probolinggo) ; SO, AW, MW, MU, MI, MB, MH, AW, KO, AS, JL, UR, NH, NUH, HS, SR, SO serta SD.

Dan sebagai Penerima ; HA, PTS, DK serta MR

Kepada para tersangka tersebut, disangkakan : Sebagai pemberi : SO dkk, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan sebagai penerima : HA, PTS, DK dan MR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Saat ini, KPK telah melakukan penahanan di Rumah Tahanan terhadap 5 para tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021,”terang Ketua KPK.

Secara terpisah, HA ditahan di Rumah Tahanan KPK pada Kavling C1, PTS ditahan di Rumah Tahanan KPK pada Gedung Merah Putih, DK ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Pusat, MR ditahan di Rumah Tahanan Polres Jakarta Selatan dan SO ditahan di Rumah Tahanan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Adapun, sebagai pemenuhan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada Rumah Tahanan masing-masing.

KPK menghimbau kepada para tersangka untuk bersikap kooperatif, mengikuti proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh KPK.

KPK juga menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat Desa, yang dilakukan secara massal seperti ini. Hal ini sangat mencederai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala Desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya.

Perbuatan para tersangka yang diduga tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meminta imbalan atas jabatan, telah melanggar nilai-nilai antikorupsi yang seharusnya ditegakkan oleh pejabat publik.

(Redaksi)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Datangkan Pengajar Dari Inggris, Kapolri Komitmen Perbaiki Manajemen Kompetisi Sepak Bola

1 Februari 2023 - 16:55 WIB

Sinergitas TNI-Polri Makin Kokoh,Kapolri Disematkan Jadi Warga Kehormatan Marinir

24 Januari 2023 - 18:18 WIB

Polri Kembali Gelar Hoegeng Awards, Ada Lima Ketegori

24 Januari 2023 - 13:30 WIB

Panglima,Kapolri dan Kepala Staf Main Wayang Orang: Lestarikan Budaya hingga Perkokoh Sinergitas TNI-Polri

16 Januari 2023 - 09:27 WIB

MIO Indonesia Tetapkan Pengurus DPP Periode 2022-2027,Dalam Rapat Perdana Di Awal Tahun

14 Januari 2023 - 06:01 WIB

Upaya Paksa,KPK Tangkap Gubernur Papua Langsung Diterbangkan Ke Jakarta

11 Januari 2023 - 00:47 WIB

Trending di Nasional