PURWAKARTA – Ketegangan kembali menyelimuti area perkebunan Cikumpay, Kecamatan Campaka, pada Jumat siang (13/11/2026). Insiden ini melibatkan massa penggarap dari Tani Merdeka Indonesia (TMI) yang berhadapan langsung dengan pihak manajemen perkebunan akibat aktivitas pembukaan lahan yang dianggap melangkahi kesepakatan.
Pemicu utamanya adalah aksi replanting atau penanaman ulang karet yang dilakukan oleh perusahaan. Langkah ini memancing emosi warga, lantaran bertolak belakang dengan permintaan TMI sebelumnya yang meminta penundaan operasional selama meja perundingan masih berjalan.
“Situasi sempat memanas saat kami berdialog. Kami merasa tidak dihargai saat aksi kemarin untuk tidak dulu melakukan aktivitas pengolahan lahan,” ungkap H. Komarudin,S.H,mewakili suara para penggarap.
Sementara itu, kubu manajemen perkebunan tetap pada pendiriannya. Mereka menilai operasional tersebut sepenuhnya legal karena lahan yang digarap merupakan aset resmi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan peremajaan tanaman.
Mediasi dan Jalan Tengah
Mengantisipasi bentrokan fisik yang lebih luas, manajemen Perkebunan Cikumpay langsung menggelar mediasi. Lewat perundingan yang cukup alot, kedua kubu akhirnya sepakat mencari jalan tengah demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
Inti dari kesepakatan tersebut adalah menyerahkan penentuan status lahan dan hak garap ke ranah hukum untuk mendapatkan kepastian yang adil. Sebagai wujud itikad baik, TMI mengizinkan perusahaan untuk tetap melanjutkan pengolahan lahan sembari menunggu proses pengadilan berjalan.
“Kami sepakat membawa persoalan ini ke jalur hukum. Sementara itu, kami mempersilakan pihak perkebunan untuk terus melakukan pengolahan. Apapun hasil dari putusan hukum nantinya, maka itulah yang akan kita sepakati dan laksanakan bersama,” tukas H. Komarudin, S.H.
Langkah damai ini diambil agar situasi di lapangan segera kembali kondusif. Meski demikian, TMI menegaskan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan hak-hak petani penggarap sejalan dengan amanat undang-undang dan program ketahanan pangan nasional. Kini, kedua pihak tengah mempersiapkan langkah hukum untuk proses selanjutnya di pengadilan. (Agus/Herman)